GARANSI Dideklarasikan, Fokus Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Jakarta, (harianSIB.com)
Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI) resmi dideklarasikan dan dikukuhkan di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jl Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Gerakan ini hadir sebagai inisiatif masyarakat sipil yang berfokus pada transformasi hukum, demokrasi, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Acara pengukuhan pengurus GARANSI dipimpin oleh Rektor UKI, Prof Dr Dhaniswara K Harjono SH MH MBA, yang menyerahkan pataka organisasi kepada Ketua Umum GARANSI, Rudi Sembiring Meliala STh. Selanjutnya, Cyfrianus Y Mambay SPd, salah seorang pendiri GARANSI, membacakan Piagam 11 Maret 2025 sebagai deklarasi pendirian gerakan ini.

Dalam sambutannya, Rudi Sembiring Meliala menjelaskan, GARANSI lahir sebagai tindak lanjut dari Seminar Nasional "Pertahankan atau Bubarkan KPK" yang digelar pada 5 Desember 2024. Seminar tersebut menyoroti maraknya perilaku menyimpang aparatur negara dan merosotnya penegakan hukum, yang turut berkontribusi pada krisis ekonomi dan penderitaan rakyat. Kesadaran akan perlunya gerakan berkelanjutan untuk membangun sistem hukum yang lebih baik menjadi dasar berdirinya GARANSI.

Baca Juga:

• Tim Tabur Bersama Kejari Tangkap DPO Terpidana Penggelapan Pajak di Deliserdang
• JMM Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Ketua Dewan Ikut Bongkar Dugaan Kasus Korupsi di Labura

Sebagai organisasi independen, GARANSI telah menyusun program kerja jangka pendek (2025–2027) dan menengah (2028–2030). Rudi menegaskan pendirian GARANSI merupakan bentuk dukungan terhadap UKI sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi transformasi melalui pendidikan. GARANSI juga berencana mendorong pembentukan pusat kajian transformasi hukum dan anti-korupsi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Mengawali program kerjanya, akan digelar Lokakarya Nasional pada Juli 2025. Acara ini akan mengundang perwakilan perguruan tinggi, pimpinan keagamaan, ormas, dan aktivis mahasiswa dari seluruh Indonesia. Tema lokakarya adalah "Strategi Transformasi Hukum dan Anti-Korupsi Indonesia", dengan hasil yang diharapkan menjadi acuan program kerja GARANSI ke depan.

Baca Juga:

• Dr RE Nainggolan: Apresiasi Kerja Sama Mendukung MPKW Sumut-NAD
• Bupati Lantik Lima Pimpinan Baznas Labura Periode 2025-2030

Rektor UKI, Prof Dhaniswara K Harjono, menyampaikan apresiasi atas pendirian GARANSI. Menurutnya, gerakan ini hadir di saat yang tepat, mengingat kondisi Indonesia yang memprihatinkan di berbagai lini. Ia menekankan pentingnya perubahan sistemik, terutama dalam menghadapi praktik korupsi yang masih marak. "Kita harus memperjuangkan sistem yang lebih sederhana dan tidak memicu praktik korupsi," ujarnya.

Salah satu pendiri GARANSI, Dr Fernando Silalahi, menegaskan gerakan ini tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam mendorong transformasi hukum di Indonesia. "Kita tidak bisa membiarkan korupsi dan pelemahan hukum terus terjadi tanpa perlawanan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

GARANSI berkomitmen untuk berkembang hingga memiliki cabang di setiap provinsi, kota, kabupaten, hingga kecamatan di seluruh Indonesia. Dengan sinergi lintas sektor, GARANSI akan terus mengawal kebijakan hukum, memperjuangkan pemerintahan yang bersih, dan mengedukasi masyarakat agar lebih aktif dalam demokrasi dan penegakan hukum.

Usai deklarasi, diadakan diskusi yang menghadirkan narasumber Prof Dr John Pieris dan Prof Dr Dhaniswara K Harjono dan dipandu oleh Ir Abetnego Tarigan MSi. Acara diakhiri dengan Rapat Pleno perdana GARANSI.

Gerakan ini didukung oleh akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki visi serupa dalam membangun Indonesia yang bebas korupsi. Diantaranya, Dr Hulman Panjaitan SH MH, Prof Dr dr Bernadetha Nadeak MPd PA, Ellyza Zainudin SH, Eprina Manurung SH dan Baltasar Tarigan SE. (*)