3 Fakta di Balik Permintaan MK Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1

Jakarta (harianSIB.com)
Seorang warga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar nilai Rp 1.000 disederhanakan menjadi Rp 1. Pemohon beralasan bahwa langkah ini dapat meningkatkan kredibilitas rupiah.

Gugatan tersebut diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melalui uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ia meminta MK meredenominasi atau menyederhanakan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Berdasarkan informasi di situs resmi MK, Selasa (11/3/2025), dikutip dari detikcom, gugatan ini telah terdaftar dengan nomor perkara 23/PUU-XXIII/2025. Zico menggugat Pasal 5 ayat 1 huruf c dan Pasal 5 ayat 2 huruf c dalam UU Mata Uang.

Baca Juga:

• 36 Siswa SMKN 1 Padangsidimpuan Terdampak Banjir Terima Bantuan
• Rico Waas Larang ASN dan Pejabat Pemko Medan Menggunakan Barang Branded

Berikut isi pasal yang digugat:
Pasal 5

(1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Rumah Sakit Layani Pasien BPJS dan UHC dengan Baik
• Koramil Lubukpakam Bakar Lokasi Judi Dadu dan Sabung Ayam di Pagarmerbau

(2) Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya.

*Permintaan pemohon

Zico meminta MK mengubah pasal itu menjadi:
1. Ciri Umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengkonversi angka Rp 1.000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp 1 (Satu Rupiah).

2. Ciri Umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengkonversi angka Rp 1.000 (Seribu Rupiah) menjadi Rp 1 (Satu Rupiah).

Dalam permohonannya, Zico mengungkit wacana redenominasi rupiah yang dilontarkan Darmin Nasution saat masih menjabat Gubernur Bank Indonesia pada 2010. Dia mengatakan uang pecahan Rp 100.000 merupakan pecahan terbesar kedua di dunia setelah pecahan VND 500.000.

"Sebelumnya Indonesia berada di urutan ketiga dan Vietnam kedua, setelah Zimbabwe yang sudah menerbitkan pecahan Z$ 10 juta telah melakukan redenominasi mata uangnya," ujar Zico.

*Alasan Pemohon

Dia mengatakan ada ada tiga faktor yang biasanya menyebabkan negara melakukan redenominasi, yakni nilai tukar, inflasi dan bentuk pemerintahan. Dia juga mengungkit nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Pada tahun 1944, nilai rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dolar AS, yaitu Rp 1,88 per dolar AS. Lalu pada 7 Maret 1946, nilai rupiah pertama kli menurut sebesar 30 persen menjadi Rp 2,65 per dolar AS," ujarnya.

Dia mengatakan ada keuntungan yang didapat lewat redenominasi. Menurutnya, redenominasi dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang dan mempermudah transaksi pemerintah.

Pemohon juga menguraikan sejumlah negara yang dianggapnya berhasil melakukan redenominasi. Negara-negara itu antara lain Ghana pada 2007, Brasil pada 1994, Jerman pada 2002 dan Israel pada 1980.

"Jumlah angka nol yang berlebihan pada mata uang menyebabkan kerumitan dalam transaksi," ujarnya.(*)