Sekjen Amnesty International ke Indonesia, Serukan Perlawanan terhadap Praktik Otoriter

Jakarta (harianSIB.com)
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, berkunjung ke Indonesia untuk menyerukan perlawanan terhadap praktik-praktik otoriter.

Menurut Callamard, gejala otoritarianisme telah terlihat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

"Saya berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye global menentang praktik-praktik otoriter di penjuru dunia sebagai bagian dari resistensi global terhadap langkah Donald Trump bersama sekutunya melanggar hak asasi manusia dan tata kelola global," ujar Callamard dalam keterangan resminya, Jumat (7/3/2025) dikutip kompas.com

Baca Juga:

Callamard menilai, pelanggaran HAM dan militerisasi di ruang-ruang sipil semakin marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah kasus yang berawal dari kekerasan militer yang hingga kini belum diselesaikan.

Baca Juga:

"Kami menyerukan pihak-pihak berwenang segera mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia," tegas Callamard.

Salah satu kasus yang disorotinya adalah penembakan di Semanggi tahun 1998 yang menewaskan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil.

Hingga kini, kasus tersebut belum terselesaikan. Para keluarga korban pun masih terus mencari keadilan.

"Untuk itu kami menyerukan adanya pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus ini," kata Callamard.

Dalam kunjungannya pada 4-7 Maret 2025, Callamard telah bertemu dengan sejumlah tokoh, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga para korban kekerasan HAM.

Callamard juga menemui sejumlah korban maupun kerabat korban yang terus bersuara agar dapat meraih keadilan.

Secara khusus, Callamard dan Amnesty Indonesia memberikan perhatian pada kasus-kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Dalam kasus-kasus tersebut kami menyaksikan pengerahan kekuatan berlebih aparat keamanan atas para pembela HAM. Kami juga memantau kriminalisasi atas aksi-aksi yang tidak melanggar hukum, seperti aksi protes atas perubahan iklim, walaupun sebenarnya ada ketentuan hukum yang melindungi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik (Anti-SLAPP)," ujarnya.

Dia menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk sekuat tenaga mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tersebut sekaligus menjamin perlindungan HAM di negeri ini.

"Mungkin hal itu tidak mengusik Anda hari ini, namun jangan salah, apabila hal itu dibiarkan maka akan banyak lagi yang terdampak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia," lanjutnya.

Amnesty International menyerukan Indonesia untuk segera menghentikan impunitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Indonesia juga diminta menggalang solidaritas dengan sesama negara berkembang untuk menghentikan praktik-praktik otoriter di seluruh dunia. (*)