Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD Dilaporkan Eks Staff ke KPK

Jakarta (harianSIB.com)
Seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammad Fithrat Irfan melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.

"Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya," kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga:

• Megawati Beri Arahan ke Kader Pasca Penahanan Hasto oleh KPK
• Belum Ada yang Deklarasi Kandidat Ketua untuk Konperda GAMKI di Karo

Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.

"Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya," ujarnya.

Baca Juga:

• Penrad Siagian: Revisi UU Minerba Pangkas Kewenangan Daerah dan Rugikan Masyarakat Akar Rumput
• Pdt Penrad Siagian Apresiasi Menteri ATR/BPN Gerak Cepat Tangani Kasus Reforma Agraria di Tanah Air

Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.

"Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini," ucap dia.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.

Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.

"Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan," kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025), dikutip dari Kompas.com. (*)