![Kejari Deliserdang Musnahkan Barang Bukti 142 Perkara Inkrah](https://cdn.hariansib.com/image/0.png)
Kejari Deliserdang Musnahkan Barang Bukti 142 Perkara Inkrah
Lubukpakam (harianSIB.com)Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang memusnahkan sejumlah barang bukti dari 142 perkara yang sudah berkekuatan hu
Sistem pembiayaan kesehatan nasional saat ini, menurut Budi, tidak berkelanjutan karena pertumbuhan belanja kesehatan selalu melebihi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).
"Saat ini, sistem harus mengeluarkan cashflow sebesar Rp614 triliun setiap tahun. Yang perlu diwaspadai adalah pertumbuhan belanja kesehatan nasional yang selalu lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Akibatnya, sistem ini tidak berkelanjutan," ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2), dilansir dari CNN Indonesia.
Baca Juga:
Ia mengibaratkan kondisi ini seperti seseorang yang menaikkan pengeluarannya sebesar 10 persen setiap tahun, sementara pendapatannya hanya bertambah 5 persen. Jika terus dibiarkan, ketidakseimbangan ini akan menyebabkan masalah keuangan di masa depan.
Menurutnya, salah satu penyebab utama tingginya biaya kesehatan di Indonesia adalah kurangnya transparansi dalam sistem pembiayaan layanan medis.
Baca Juga:
Budi Gunadi mengungkap harga layanan dan obat-obatan di rumah sakit bisa bervariasi secara drastis, bahkan mencapai ratusan persen lebih tinggi dibandingkan negara lain.
"Layanan kesehatan itu inflasinya tinggi karena informasinya tidak simetris. Misalnya, biaya sunat di pusat kesehatan swasta Rp500 ribu, kalau di RSUD bisa Rp1 juta, di rumah sakit swasta besar bisa Rp5 juta. Harga bisa naik 100 persen hingga 1.000 persen," jelasnya.
Selain itu, ia mengungkap harga obat di Indonesia bisa 300 persen-400 persen lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Menurutnya, hal ini terjadi karena informasi yang tidak seimbang antara pasien dan penyedia layanan kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan farmasi.
Lubukpakam (harianSIB.com)Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang memusnahkan sejumlah barang bukti dari 142 perkara yang sudah berkekuatan hu
Lubukpakam (harianSIB.com)Kakanwil Ditjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Kanwil Sumut, Yudi Suseno memimpin serah terima jabatan (S
Simalungun (harianSIB.com)Masyarakat Nagori (Desa) Siborna Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, mengeluhkan drainase yang tidak berfungsi
Medan (harianSIB.com) Komisi B DPRD Sumut akan menelusuri sejumlah perusahaan pemilik izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak aktif di Sum