Cegah Pungli, Pemerintah Siapkan Pokja di Destinasi Wisata

Jakarta (harianSIB.com)
Kementerian Pariwisata bersama kementerian terkait berencana membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menanggulangi praktik pungutan liar (pungli) di tempat wisata.

"Kami berencana membentuk pokja bersama dengan Kemendagri," ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa (11/2/2025), dikutip dari Antara.

Ia mengakui, bahwa praktik pungli masih terjadi di berbagai destinasi wisata. Untuk mengatasi hal tersebut, kementeriannya telah menjalin kerja sama dengan kepolisian melalui nota kesepahaman.

Baca Juga:

• Indosat dan AIonOS Bersinergi Dorong Transformasi AI di Indonesia
• Libur Imlek 2025, Tingkat Hunian Hotel di Parapat 60 Persen

Agar kerja sama ini lebih efektif, Rizki menekankan perlunya Dinas Pariwisata di daerah juga menjalin kesepakatan serupa dengan Kepolisian Daerah.

"Ini tentunya menjadi bagian dari koordinasi kami dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Ini adalah pekerjaan rumah (PR) yang harus kami selesaikan," ujarnya.

Baca Juga:

• Musrenbang Desa di Dolokpanribuan Simalungun Rampung
• Kantor Kosong, Seluruh Anggota DPRD Batubara Kunker ke Aceh dan Kemendagri

Rizki juga menekankan pentingnya memiliki dasar hukum yang jelas untuk koordinasi dengan Kemendagri. "Kami berharap ada dokumen tertulis sebagai dasar koordinasi, bukan sekadar informasi lisan. Dengan begitu, pemerintah daerah atau asosiasi dapat menyampaikan hal ini secara resmi," katanya.

Selain itu, ia menilai bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), juga perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan pungli di sektor pariwisata.

Ia mengemukakan, pentingnya penegakan hukum dan pelaksanaan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pungli di tempat wisata dalam upaya mengatasi pungli di daerah wisata.

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.

Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.

"Salah satu yang konkret adalah kita memastikan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sama yang sudah ada ditingkatkan lagi," katanya.(*)