Amdal Tak Sesuai, Komisi XII DPR dan KLH Segel Hotel MNC di Lido

Jakarta (harianSIB.com)
Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki oleh PT MNC Land.

Sidak ini bertujuan untuk meninjau langsung dugaan pelanggaran yang dilakukan PT MNC Land dalam megaproyek tersebut.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, yang memimpin sidak, mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran. Salah satunya adalah pendangkalan pada danau di Lido, yang telah disegel.

Baca Juga:

• AKP Ramses Panjaitan Jabat Kasat Narkoba Polres Batubara
• Orok Bayi Ditemukan Mengapung di Pinggir Sungai Bah Bolon

"Jelas bahwa gedung ini, selain danau yang sudah disegel, juga bermasalah karena mereka melakukan pendangkalan," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (10/2/2025), dikutip dari detiknews.

Selain itu, Bambang menyebut adanya indikasi pembiaran serta ketidaksesuaian izin lingkungan. Pihaknya menemukan bahwa proyek milik Hary Tanoesoedibjo tersebut belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang sesuai.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sidak Helen’s Medan, Ancam Tutup karena Izin Belum Lengkap
• Polres Belawan Tangkap Pelaku KDRT di Marelan

"Menurut penjelasan Dirjen Gakum KLH dan pengakuan MNC sendiri, mereka mengakui bahwa gedung ini belum memiliki AMDAL. Ada AMDAL, tapi milik perusahaan lain," ungkapnya.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menekankan dirinya sebagai Panitia Kerja (Panja) Komisi XII lingkungan hidup akan mengawasi kinerja pemerintah, khususnya soal proyek KEK tersebut. Bambang bahkan telah memerintahkan Dirjen Gakkum KLH untuk melakukan penindakan dan meminta PT MNC Land menghentikan sementara pembangunan karena dikategorikan ilegal.

"Setelah minggu ini segera, karena mereka ada pengakuan-pengakuan yang perlu kita dalami kan tapi di satu sisi kita mendengar dari sisi KLHK ke Kementerian Lingkungan Hidup mereka menyampaikan bahwa dokumennya tidak sesuai semua makanya untuk didalami," kata dia.

Tak hanya itu, Bambang juga memberi ultimatum kepada PT MNC Land untuk sama sekali tidak menyentuh proyek itu sampai ada kejelasan AMDAL. Terlebih, proyek pembangunan ini telah merusak lingkungan cukup parah.

"Jadi jangan sampai mereka ada kedok-kedok kawasan ekonomi khusus aturan-aturan yang harus dilalui tidak dipenuhi contoh seperti ini, amdal gedung ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini bahkan aturannya amdal masih perusahaan yang lama nah ini kan tidak logis gitu," ucapnya.

"Masa kayak orang mengemudi mobil pakai SIM orang lain kira-kira seperti itu nah itu salah satu yang kita akan dalami karena tugas Panja adalah menginventarisir masalah kita akan sampaikan ke pemerintah jika ada pelanggaran-pelanggaran kita minta pemerintah lakukan tindakan tegas contoh seperti hari ini kita minta pemerintah begitu tahu," sambung dia.

Terakhir, Bambang menegaskan sidak ini dilakukan berdasarkan adanya aduan dari masyarakat. Apalagi, kata dia, aktivitas proyek ini beberapa kali didemo masyarakat.

"Perlu kami jelaskan bahwa kami melakukan penindakan ini juga berdasarkan dari adanya pengaduan masyarakat dan hasil maletoran kami bahwa di sini sudah tidak ada tiga kali demo dari mobil," imbuhnya.(*)