Pemerintah Setop Sementara Bantuan Beras 10 Kg Mulai Hari ini

Jakarta(harianSIB.com)

Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), efektif mulai hari ini, Jumat (7/2/2025).

"Bantuan pangan beras yang seharusnya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda sementara, begitu juga dengan SPHP beras yang dihentikan mulai 7 Februari 2025," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Serap 450 Ton Gabah Hingga April 2025
• Bos Bulog di Daerah Dicopot

Keputusan ini mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang digelar pada 31 Januari 2025. Setelahnya, Bapanas mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog dengan nomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari 2025.

"Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rakortas tersebut dengan mengirimkan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. SPHP beras dihentikan sementara mulai 7 Februari karena program ini telah berjalan sejak Januari," jelas Arief, dikutip dari CNBC Indonesia.

Baca Juga:

• Petani di Lubukpakam Mohon Harga Gabah Rp 6.500 per Kg Segera Teralisasi
• Petani Deliserdang Tanyakan Realisasi Harga Gabah Rp6.500/Kg

Ia juga memaparkan, bahwa dari total alokasi 300 ribu ton beras SPHP untuk konsumen, hingga 6 Februari 2025 baru tersalurkan 89,2 ribu ton atau sekitar 29,74 persen.

Sementara itu, bantuan pangan beras 10 kg belum dapat disalurkan karena masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digunakan sebagai basis data penerima bantuan.

"Kebijakan penundaan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April," ucap Arief.

"Kami juga ingin meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog. Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya," sambungnya.

Adapun program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan.

Terkini, tingkat inflasi volatile food di Januari 2025 secara bulanan berada di 2,95 persen dan secara tahunan di 3,07%.

Inflasi pangan tersebut, katanya, masih cukup stabil dan tidak terlalu menanjak yang sampai melebihi target pemerintah. Ini menimbang sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada Jumat (31/1/2025) yang telah menyepakati pergerakan tingkat inflasi komponen volatile food agar dapat berada di kisaran 3 sampai 5 persen.(*)