DPR RI Setujui Revisi Tata Tertib Terkait Evaluasi Berkala Calon Pejabat Publik

Jakarta(harianSIB.com)

DPR RI resmi menyepakati revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang kini mencakup ketentuan evaluasi berkala terhadap calon pejabat publik yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Dalam sidang yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025), Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta persetujuan dari fraksi-fraksi terkait hasil pembahasan revisi aturan tersebut.

Baca Juga:

• Penrad Siagian: Merevisi Tatib DPR Bentuk Arogansi dan Hasrat Kekuasaan Serta Merusak Demokrasi
• RS Murni Teguh Gama City Mulai Dibangun di Deliserdang

"Tiba lah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Apakah dapat disetujui?" tanya Adies kadir, dikutip dari Antara. Pertanyaan itu pun dijawab serempak dengan persetujuan oleh anggota dewan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa revisi ini dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPR RI dan telah dibahas dalam Rapat Baleg pada Senin (3/1/2025). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini dan menyetujui rancangan peraturan tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Humbahas Terpilih Oloan Paniaran Nababan Bersyukur atas Putusan MK
• Paslon ADIL Dituduh Suap Hakim MK, Advokat Yahya: Fitnah Tidak Berdasar

Lebih lanjut, Sturman mengungkapkan bahwa perubahan ini mencakup penyisipan Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

Pasal 228A ayat (1) berbunyi:
"Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR."

Pasal 228A ayat (2) berbunyi:
"Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku."

Adapun beberapa posisi pejabat publik yang termasuk dalam ketentuan ini antara lain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah ditetapkan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.(*)