Cek Kesehatan Mental Gratis Resmi dari Pemerintah, Begini Langkahnya

Jakarta (harianSIB.com)

Pemerintah berencana meluncurkan program cek kesehatan mental gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia pada Februari ini. Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan skema dan tata cara pelaksanaannya.

"Kalau dulu untuk COVID-19 ada aplikasi PeduliLindungi, sekarang saya imbau masyarakat untuk mengunduh aplikasi SATUSEHAT. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mendaftar, memilih puskesmas serta jadwal pemeriksaan. Hasilnya pun akan dikirim secara digital melalui SATUSEHAT," ujar Budi di Jakarta, Minggu (2/2/2025), dikutip dari Antara.

Baca Juga:

• Pemerintah Desa se-Sumatera Utara Apresiasi Pola Sinergitas dan Komunikasi PTPN IV Regional 1 Medan
• Heboh Dolar Rp 8.170 di Google, Begini Penjelasan BI

Skrining kesehatan mental ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni untuk usia sekolah dan di luar usia sekolah (baik di bawah maupun di atas usia sekolah).

Bagi usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan di sekolah setiap awal tahun ajaran baru. Sementara itu, masyarakat di luar usia sekolah dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi SATUSEHAT, mulai dari pendaftaran hingga pemilihan jadwal pemeriksaan.

Baca Juga:

• Skrining Kesehatan Mental Gratis
• Raffi Ahmad Punya Rp1 T, tapi Siap Jadi Pejabat yang Naik Angkutan Umum

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik swasta di seluruh Indonesia sebagai fasilitas pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis.

Jadwal pemeriksaan bagi mereka yang berada di luar usia sekolah akan dilakukan satu bulan setelah tanggal ulang tahun masing-masing.

"Pemeriksaannya dilakukan satu bulan setelah ulang tahun. Misalnya, yang berulang tahun pada Januari hingga Maret dapat melakukan skrining hingga April. Saat datang ke fasilitas kesehatan, cukup membawa KTP," jelas Budi.

Skrining akan dilakukan melalui kuesioner yang dapat mengindikasikan adanya gangguan kesehatan mental. Namun, pemeriksaan ini hanya bersifat awal dan tidak menggantikan diagnosis profesional. Jika ditemukan indikasi gangguan, pemeriksaan lebih lanjut tetap diperlukan.

Program ini diproyeksikan menjadi inisiatif kesehatan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah, bahkan melebihi cakupan vaksinasi COVID-19 yang menjangkau sekitar 200 juta orang.

"Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, bahkan mungkin dari pemerintah, karena mencakup hingga 280 juta orang. Tanggal resminya masih dalam pembahasan dengan Presiden dan kepala daerah, tapi rencananya dimulai Februari," ujar Budi.

"Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapet jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak harus koordinasi sama kepala daerah," imbuhnya.

Data survei rumah tangga berskala nasional yang dilakukan oleh Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja (34,9%) atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.

Kemudian, 1 dari 20 remaja (5,5%) atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan yang menyediakan dukungan atau konseling untuk masalah emosi dan perilaku dalam 12 bulan terakhir.(*)