TNI AL Bongkar 15,5 Kilometer Pagar Laut

Jakarta (harianSIB.com)

TNI Angkatan Laut (AL), bersama instansi maritim dan masyarakat hingga Minggu (26/1/2025), telah membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, sejauh 15,5 kilometer.

Adapun pembongkaran pagar laut telah dilakukan sejak Sabtu (18/1) lalu. Pembongkaran dilanjutkan dengan membagi tiga titik lokasi.

Baca Juga:

• Eks Marinir Tembaki Mobil Polisi, Berusaha Kabur dari Penangkapan Narkoba
• Dukung Semangat Belajar, TNI AL Beri Hadiah Bagi Anak Sekolah di Pesisir Sei Kepayang

"Kini, sisa pagar laut yang masih tertancap di dasar laut adalah sepanjang 14,66 kilometer dari 30,16 kilometer total keseluruhan panjang pagar laut yang membentang di wilayah Tangerang," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady seperti dikutip dari kompas.com

Dalam proses pembongkaran ini, ada 475 personel yang tergabung dalam tim gabungan. Mereka terdiri dari personel TNI AL, Bakamla RI, Polair, serta masyarakat nelayan.

Baca Juga:

• Dukung MNEK 2025 di Laut Bali, Lanal TBA Gelar Doa Bersama
• Tank Amfibi TNI Beraksi Bongkar Pagar Laut di Wilayah Tangerang

"Pembongkaran pagar laut oleh tim gabungan tersebut terbagi dalam 3 titik, yaitu wilayah Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk," ungkapnya.

Berbagai sarana yang digunakan oleh tim gabungan untuk melaksanakan pembongkaran antara lain 4 KAL/Patkamla, 6 Sea Rider, 13 Perahu Karet, 2 RBB, dan 2 RHIB, serta dibantu perahu milik para nelayan.

Wira turut mengungkapkan bahwa para petugas dihadapkan pada kondisi cuaca ketika pembongkaran pagar laut dilakukan.

"Di mana angin dan gelombang yang cukup tinggi serta pagar bambu yang berlapis dan berukuran cukup besar, tidak menjadi kendala bagi tim gabungan bersama masyarakat nelayan untuk terus mencabut pagar laut yang menghalangi akses nelayan," tutur dia.

Adapun pembongkaran pagar laut merupakan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

KSAL, lanjut Wira, menekankan kepada para prajurit AL untuk terus bersinergi dengan instansi maritim guna mengatasi kesulitan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (*)