Misteri Pagar Laut 30,16 Km, KKP Bongkar Arahan Prabowo

Tangerang (harianSIB.com)

Pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer yang berdiri di perairan Tangerang, Banten disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tindakan ini diambil berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta KKP untuk segera menangani kasus yang meresahkan masyarakat tersebut.

"Pagar ini dipastikan tidak memiliki izin resmi ," ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho, Kamis (9/1/2025), dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Baca Juga:

• Proyek KKP Didukung Pinjaman Rp 6,49 Triliun dari Spanyol
• Gubernur Sumut: Perbaikan Pagar TMP Belum Dilakukan Tahun ini

Menurut Pung, pagar ini dibangun tanpa izin PKK-PRL dari KKP. Sesuai arahan Menteri, pihaknya harus bertindak tegas dan terukur. " Negara tidak boleh kalah," tegas Pung saat berada di atas Kapal Pengawas Orca.

Dikatakan, pagar bambu setinggi enam meter itu tidak hanya ilegal, tetapi juga menghambat aktivitas nelayan kecil. Beberapa nelayan mengeluhkan sulitnya melaut karena akses mereka terhalang, terutama saat malam hari.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Dukung Program Sekolah Rakyat
• 9 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka di Kasus Pagar Laut Bekasi

"Kami datang ke sini karena ada keluhan dari masyarakat. Pagar ini menghalangi lalu lintas nelayan kecil dengan kapal berukuran 2-3 GT. Mereka bercerita, 'Pak, kalau malam sering menabrak pagar saat keluar masuk,' ini jelas menyulitkan mereka," ungkapnya.

KKP Beri Waktu 20 Hari

Terkait hal ini, KKP memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar tersebut secara sukarela. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar sendiri. Namun, jika tidak, kami akan ratakan pagar ini," tegas Pung.

Arahan Langsung Presiden Prabowo Subianto

Pung menyebut, penyegelan pagar ini merupakan respons atas instruksi dari Presiden Prabowo, agar bertindak cepat dan tegas untuk menjaga wibawa pemerintah.

"Instruksinya pimpinan ke pimpinan. Pak Menteri memberikan arahan (dari Presiden) ke saya, agar KKP segera hadir di lokasi, melakukan penyegelan, tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan, karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau ini didiamkan tidak ada wibawa pemerintah," ungkap dia.

Kendati demikian, KKP hingga kini masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar misterius ini. Berdasarkan laporan, pagar tersebut mulai dibangun pada Agustus 2024 dan awalnya hanya sepanjang 7 kilometer. Namun, menjelang akhir tahun 2024 kemarin, panjangnya meningkat drastis hingga 30 kilometer.

"Kami masih mendalami siapa pemiliknya dan apa tujuannya. Belum ada pengajuan izin reklamasi atau aktivitas lain di lokasi ini. Apa pun alasannya, kegiatan tanpa izin seperti ini tidak dibenarkan," tegas Pung.

KKP juga memperingatkan agar tidak ada lagi upaya pemagaran di wilayah tersebut.

"Sebelumnya, kami sudah melakukan pemeriksaan saat pagar masih 7 kilometer. Namun, tiba-tiba menjelang akhir tahun, panjangnya sudah mencapai 30 kilometer. Ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan, bisa terus bertambah," pungkasnya.(*)