Pemkot Balikpapan Siapkan Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dari PAD

IKN (harianSIB.com)
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana mengalokasikan 3 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penggunaan dana PAD ini menjadi salah satu opsi yang tengah dieksplorasi dan akan dibahas lebih lanjut oleh Pemkot Balikpapan.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengatakan, opsi pendanaan saat ini tengah disusun. "Program makan bergizi gratis ini masih dalam tahap pembahasan yang mencakup sumber alokasi dana untuk mendukung program tersebut," kata Ahmad, Jumat (1/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Pancurbatu Tabur 2500 Ekor Benih Ikan Mas
• Dukung Ketahanan Pangan, Kapolres Tebingtinggi dan Forkopimda Launching Gugus Tugas Polri

Sumber dana lain selain PAD, yang dipertimbangkan adalah anggaran dari sektor pendidikan yang dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan yang menjadi bagian dari Dana Belanja Tahun 2025.

"Nantinya, Pemkot pasti akan melakukan penyesuaian, perhitungan, dan belanja seperti apa," ungkapnya.

Baca Juga:

• Peningkatan Fungsi Pengawasan, Panwaslu Tebing Syahbandar Gelar Rapat Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu
• Mendagri Pastikan Jakarta Masih Ibu Kota RI, Status DKI Tidak Bergeser

Mengingat program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah (pemda) harus mendukung dan berkewajiban mengalokasikan pendanaannya.

Ahmad menambahkan, beberapa opsi tersebut masih bersifat usulan dan saran sebagai mitigasi pendanaan. Hal ini dilakukan seraya menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait mekanisme dan implementasinya.

Menurut Ahmad, Pemkot Balikpapan juga sudah memetakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga bila kebijakan diterbitkan pemerintah pusat, Kota Balikpapan telah memiliki opsi terkait alokasi anggaran.

"Ibarat masih informasi awal, kami harus bekerja sesuai dengan aturan. Kalau belum, enggak, apalagi jika produk hukumnya belum ada," ucap Ahmad.

Terkait hal ini, Ahmad mengaku telah disampaikan oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. "Namun sejauh ini masih belum ada keputusan secara resmi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan, untuk menyelaraskan program itu, Kota Balikpapan membutuhkan APBN mengingat kondisi APBD yang terbatas.

"Untuk mekanisme program ini masih wait and see (menunggu dan melihat)," lanjut Alwi. Kendati demikian, sebagai legislator, pihaknya siap mendukung program ini.(*)