Kementerian LH Akan Rombak Penilaian Adipura: Komponen Sampah Nilainya 75%

Jakarta (SIB)
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana merombak total penilaian Adipura. Komponen sampah yang sebelumnya nilainya 30 persen akan diubah menjadi 70 atau 75 persen.

"Kemudian yang terakhir tentu Adipura, Adipura kami akan rombak total. Tidak ada lagi komponen samah hanya nilainya 30 persen. Komponen sampah dalam penilaian akan berbobot 70 persen atau 75," ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Gedung KLH, Jakarta Pusat, Jumat (1/11), dikutip dari Harian SIB.

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca Juga:

• Warga Birubiru Geruduk Kantor BPN Deliserdang Minta Dokumen Penilaian Tanah Bendungan Lau Simeme
• Menteri LH Sebut 55 Juta Ton Sampah di Bantargebang Setara Gedung 16 Lantai

Dia mengatakan, sisa dari nilai komponen sampah itu hanyalah kebijakan. Menurutnya, jika komponen seperti dulu banyak yang tidak sehat dalam peraihan Adipura itu.

"Sisanya kebijakan. Yang selama ini komponen sampah hanya senilai 30 persen saja bobotnya. Tentu banyak yang tidak sehat kalau dengan komposisi penilaian seperti itu," katanya.

Baca Juga:

• Raih Penghargaan Adipura 2023, Bukti Pemko Medan Berhasil Optimalkan Penanganan Kebersihan
• Paripurna Perdana, Pimpinan DPRD Medan Sementara Umumkan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Dewan Definitif

"Kami minta Adipura dirombak total hanya yang menyelesaikan sampah dari angka 75 persen yang berhak untuk mendapatkan Adipura. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita bangun kuat, keras. Karena sejatinya mereka juga dituntut oleh masyarakatnya untuk menjaga lingkungannya," imbuhnya.

Hanif mengatakan KLH akan mengingatkan melalui indikator dan alat ukur jelas. Dia meminta semua pihak aktif untuk membangun lingkungan agar lebih sehat.

"Kami ingatkan melalui indikator. Jadi indikator itu alat ukurnya jelas, sehingga semua bisa membaca. Tentu kalau memang indikator KLH tidak tercapai, maka Menteri Lingkungan yang bertanggung jawab. Kalau di kabupaten tentu Pak Bupati/Wali Kota. Provinsi Pak Gubernur yang akan bertanggung jawab," katanya.

Dia meminta semua serius memperhatikan lingkungan. Dia berharap semua pihak bekerja sama melestarikan alam.

"Ini semua harus kita tata dengan demikian. Kita harus berani melihat diri, mengaca dengan serius. Tidak boleh ditutup-tutupi, karena alam tidak pernah berbohong. Alam akan mengkalibrasi apa yang kita omongkan ini. Jadi kita ngomong besar tapi kenyataannya seperti ini, ini yang alam tidak bisa kita bohongi. Kita harus membangunnya dengan step by step, kalau kita bersama-sama mudah-mudahan bisa terurai sedikit-sedikit," pungkasnya. (**)