Bareskrim Sita Aset Rp 869,7 Miliar dari Pengungkapan 3 Jaringan Narkoba Internasional

Jakarta (harianSIB.com)

Polri berhasil menyita aset sebesar Rp 869,7 miliar saat menggelar operasi gabungan yang membongkar tiga jaringan narkoba internasional.

"Total nilai aset yang berhasil disita dari 3 jaringan narkoba tersebut sejumlah Rp 869,7 miliar," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada di Jakarta, Jumat (1/11/2024) dikutip dari Kompas.com.

Operasi ini berhasil mengungkap 80 perkara narkoba dan menangkap 136 tersangka. Tiga jaringan besar narkoba yang dibongkar tersebut antara lain jaringan FP, HS, dan H.

Baca Juga:

• Seorang Anggota Polri Diduga Tenggelam di Sungai Padang Tebingtinggi
• Wakil Ketua DPRD SU Ingatkan Masyarakat Jangan Ugal-ugalan di Jalanan Pada Puncak Arus Balik

Jaringan FP diketahui beroperasi di 14 provinsi, meliputi wilayah Sumatera Utara hingga Sulawesi Tenggara. Sementara jaringan HS beroperasi di lima provinsi, termasuk Kalimantan dan Bali. Jaringan H, dikendalikan oleh tiga bersaudara, terdeteksi beroperasi di Jambi.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dan transaksi dari ketiga jaringan narkoba tersebut mencapai Rp 59,2 triliun. Rinciannya, dari jaringan FP sebesar Rp 56 triliun, dari jaringan HS sebesar Rp 2,1 triliun, dan dari jaringan H Rp 1,1 triliun.

Baca Juga:

• Arus Balik Idul Fitri, Polres Tebingtinggi Lakukan Pengamanan di Stasiun KA
• Arus Lalu Lintas Menuju Tol Sinaksak Ramai Lancar

Untuk memberikan efek jera, polisi pun menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tujuannya, untuk memiskinkan pelaku dan merampas aset hasil kejahatan yang mereka lakukan.

Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Danang Tri Hartono mengatakan bahwa PPATK aktif mendukung penyelidikan dengan pendekatan analisis baik reaktif maupun proaktif. "PPATK bersifat reaktif jika penyidik memiliki kasus dengan gambaran lengkap pola transaksinya dan mengajukan permintaan ke PPATK," ungkap Danang.

"Jika berdasarkan transaksi di perbankan atau penyedia jasa keuangan terdapat indikasi tindak pidana narkotika, kami akan menganalisis dan menyampaikan hasilnya ke Polri atau BNN," tambah Danang.

Menurut Danang, joint operation dengan instansi terkait berjalan lebih cepat dan sistematis karena pihaknya mengesampingkan hambatan administratif. Hal ini memungkinkan pengungkapan jaringan peredaran narkoba dengan lebih menyeluruh serta memaksimalkan perampasan aset hasil kejahatannya.

PPATK juga mencatat adanya pola transaksi yang lebih kompleks dan menggunakan metode baru dalam kejahatan narkotika, termasuk pemanfaatan aset kripto.

"Perampasan aset ini diharapkan bisa maksimal. Hal ini dikarenakan pola perubahan transaksi bandar narkotika ini menggunakan mudus modus yang tersedia di penyedia jasa keuangan yang relatif baru. Misalnya brand baru adalah penggunaan aset kripto," ujarnya.

Para tersangka diduga melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman berat, termasuk pidana mati dan penjara seumur hidup.(*)