Jakarta (SIB)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap menangani kasus dugaan
penyelewengan dana dalam penyelenggaraan
PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Polri akan melakukan penyidikan bila terbukti ada penyelewengan.
"Saya kira
Polri tentunya akan menunggu, kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi
penyelewengan dana PON kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," ujar Sigit di IKN, Kamis (12/9) seperti dilansir Harian SIB.
Tak hanya
Polri, Sigit yakin hal yang sama akan dilakukan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan
penyelewengan dana bila ada buktinya.
Polri, tegas Sigit, siap menangani dugaan kasus ini.
Baca Juga:
"Namun prinsipnya
Polri siap untuk menangani," jelas Sigit.
Sigit mengatakan
Polri akan berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Baca Juga:
"Ya, kita akan segera berkoordinasi dengan Menpora untuk mendalami," sambungnya.
Sebelumnya, Dito mengatakan pihaknya menerima laporan tentang adanya dugaan
penyelewengan dana terkait PON. Dalam hal itu, Kemenpora meminta Kejagung dan
Bareskrim Polri melakukan investigasi mengenai dugaan itu.
Dito juga menjelaskan soal satuan satgas pengawalan penyelenggaraan PON di Sumut. Hal itu, menurut dia, tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Dito turut membagikan salinan Keppres tersebut.
"Saya apresiasi satgas tata kelola PON dalam Keppres Nomor 24 Tahun 2024 yang dipimpin Pak Wakil Jaksa Agung yang sudah respons cepat atas keluhan laporan yang terjadi saat ini," kata Dito kepada wartawan.
Cek Lokasi
Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor)
Bareskrim Polri akan mendatangi lokasi
PON XXI untuk menindaklanjuti informasi dan permintaan bantuan dari Kemenpora.
Wadirtipikor
Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menyebut pengusutan dilakukan usai menerima laporan adanya dugaan penyelewengan keuangan dalam kegiatan olahraga tersebut. Bareskrim, kata dia, juga tergabung dengan satuan tugas (Satgas) pendampingan kegiatan
PON XXI.
"Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat
PON XXI Aceh dan Sumut Mabes
Polri," kata Arief saat dikonfirmasi.
Menindaklanjuti hal itu, penyidik dari Bareskrim bertolak ke lokasi diselenggarakannya PON di Sumut dan Aceh.
Polri, kata dia, bergabung dengan tim dari Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengusut hal itu.
"Siang ini tim Mabes menuju lokasi
PON XXI Aceh dan Sumut bergabung dengan tim pendampingan dari Kejagung dan BPKP," ucapnya.
TAK MAU Salahkan
Terpisah, Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenpora membahas soal anggaran dan isu terkini. Anggota Komisi X DPR RI F-PDIP, Putra Nababan, meminta penjelasan kepada Menpora, Dito Ariotedjo, terkait fasilitas acara PON Aceh-Sumut yang dikritik masyarakat.
"Di tengah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan di Sumut, terkait dengan fasilitas sarana pra sarana bahkan kualitas makan dari para atlet kita," ujar Putra dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
"Untuk itu pimpinan dengan kebijakan pimpinan dalam kesempatan yang baik ini mungkin diberikan kesempatan kepada Saudara Menteri untuk menjelaskan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi di sana dan langkah-langkah apa yang sedang dilakukan oleh Saudara Menteri," tambahnya.
Menpora Dito menyampaikan jika penyelenggaraan PON sebenarnya merupakan ranah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan pemerintah daerah. Namun, Kemenpora juga bertanggungjawab seluruh kegiatan olahraga di Tanah Air.
"Terkait dengan adanya ramai-ramai di sosmed ataupun pemberitaan nasional terkait dengan PON memang ini saya jelasinnya agak kompleks ya. PON itu seperti diketahui sebenarnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya KONI dan juga tuan rumah di mana daerah, tuan rumah, menjabat sebagai Ketum PB PON, yaitu pengurus besar PON," kata Dito dalam rapat.
Dito mengatakan tak ingin menyalahkan pusat atau daerah terkait penyelenggaraan PON. Namun, Dito mengakui pada awal penyelengaraan ada masalah terutama dari segi konsumsi.
"Saat ini saya tidak mau menyalahkan itu daerah atau pusat, akan tetapi memang sehari sebelum pembukaan saya mengevaluasi dan melihat memang sudah terlihat ini ada masalah. Khususnya, di masalah konsumsi karena dari sebelum sehari opening ceremony pertandingan itu sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya dan itu sudah menjadi catatan," kata Dito.
Dito mengatakan makanan yang disediakan memang tidak layak diberikan. Kendati demikian, panitia pelaksana pada hari itu juga sudah mengatasi temuan itu.
"Saat kami ke sana memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai. Dan di situ kami cek bahwa itu memang tanggung jawab pemerintah daerah. Nah tapi, waktu Aceh langsung menanggapinya dengan cepat pada malam itu juga dari gubernur dan juga KONI dan juga PB PON dan panitia langsung mengadakan rapat koordinasi dan alhamdulillah baik yang ada minor di lokal itu langsung dirubah pelayanannya," ucap Dito.
Dito juga menanggapi soal venue cabang olahraga voli yang berlokasi di Sumut dikeluhkan oleh banyak pihak. Dito menyebut pusat sudah mengambil alih kebijakannya untuk diatasi.
"Yang ramai juga adalah venue voli di Sumut, yang di mana sebenarnya itu adalah tanggung jawab daerah venue olahraganya. Sebenarnya sudah siap dipakai dan sudah bisa dipakai," ujar Dito.
"Memang sarana pendukungnya yang mungkin agak keteteran dan jalannya mungkin setelah hujan jadi berlumpur. Saya memohon ke Pak Basuki PUPR langsung akhirnya kami take over dan pusat langsung masuk membenarkan jalannya alhamdulillah sekarang sudah rapi," imbuhnya.
Minta Maaf
Dito Ariotedjo meminta maaf atas koordinasi yang memakan waktu antara pihaknya dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan
PON XXI Aceh-Sumut. Dito menjamin cabang olahraga di PON dapat terlaksana secara menyeluruh.
"Memang saya harus mohon maaf mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya, tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua," kata Dito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan.
Dito mengatakan terkait fasilitas infrastruktur sebenarnya mayoritas ada pada ranah pemerintah daerah (pemda). Kendati demikian, belakangan ini pihak pusat juga turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Nah ini memang sebenarnya tupoksi kerja sama antara ada yang daerah, ada yang pusat sebenarnya. Kalau infrastruktur pendukung itu mayoritas itu harus dilakukan daerah," ujar Dito.
"Tapi saat ini kami sudah tidak melihat tugas di mana, kita langsung turun tangan kemarin langsung 2 hari lalu setelah saya dari Aceh itu minta tolong Pak Menteri PUPR segera membantu dan alhamdulillah baik dari infrastruktur pendukung, akses, dan juga stadion semuanya sudah dikebut," tambahnya.
Dito meminta masyarakat untuk melapor jika ada kejadian serupa di area fasilitas PON. Pihaknya akan menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk terkait penyelenggaraan PON.
"Ya itu kan yang beredar di sosial media itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box. Nampaknya isinya seperti kurang dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan infrastruktur akses itu seperti belum siap," tutur Dito.
"Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross check apakah itu fakta atau tidak. Nah kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat baik itu supporter, masyarakat yang peduli dan juga semua peserta PON pasti kami akan mem-back up dan juga membela hak-hak kalian semua," imbuhnya. (**)
