Munas Golkar Digugat Kadernya Sendiri, Minta Posisi Bahlili Dicopot

Jakarta (harianSIB.com)
Baru beberapa hari selesai menggelar Munas, posisi Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Golkar digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Yang mengungat hasil Munas ke-XI Partai Golkar adalah kadernya sendiri. Salah satu kader Golkar yang ikut menggugat yakni M Rafik.

Ia menilai Munas XI yang berlangsung 20-21 Agustus 2024 lalu di Jakarta, melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar hasil Munas X tahun 2019 lalu.

Baca Juga:

• Kemenkum Serahkan SK Kepengurusan Partai Golkar kepada Bahlil
• Ijeck Terpilih Pimpin Sidang Wilayah Barat Munas Partai Golkar 2024

Rafik menilai Munas ke-XI Partai Golkar melawan hukum lantaran berlawanan aturan dalam Anggaran Dasar PG Pasal 39 Ayat 2 poin a yang menyatakan bahwa Munas seharusnya dilaksanakan pada Desember 2024, bukan Agustus.

"Karena perintah melaksanakan Munas XI tersebut jelas dan tegas termaktub di dalam Anggaran Dasar Partai Golkar hasil Munas X Partai Golkar Tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember" kata Rafik dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (24/8/2024)

Baca Juga:

• Bahlil Lahadalia Ketua Umum Golkar
• Ini Respons Golkar Soal Dukungan Jokowi jadi Ketum

Rafik berpendapat sudah semestinya Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen bersama kepengurusan lainnya melanjutkan sisa masa jabatan ketum Airlangga Hartarto yang telah mundur sampai Desember 2024 mendatang.

Namun, ia mengkritik Golkar malah langsung menetapkan forum Munas di 20 -21 Agustus 2024 dan terbitkan SK Kepanitiaan Tanggal 15 Agustus 2024.

"Makanya salah satu gugatan kita ke PN meminta PN membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI inkonstitusional Tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta tersebut karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah," kata dia.

Rafik berharap Kemenkumham dapat membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI Partai Golkar, termasuk membatalkan Bahlil sebagai Ketum Golkar.

"Agar untuk sementara Kemenkumham RI cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak serta merta menerima berita acara perubahan Badan Hukum Partai Golkar periode 2019-2024 karena kasus ini sedang diajukan ke PN," kata dia.