Jokowi Pastikan Tidak Ada Perppu Pilkada Setelah Pembatalan Revisi UU

Jakarta (harianSIB.com)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada meskipun revisi UU Pilkada yang diajukan sebelumnya dibatalkan oleh DPR RI.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah menghadiri perayaan ulang tahun ke-26 Partai Amanat Nasional (PAN) dan pembukaan Kongres ke-6 PAN di Jakarta pada Jumat (23/8/2024), dilansir dari Antara.

Jokowi menyatakan, bahwa pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada setelah pembatalan revisi oleh DPR. Menurutnya, pembatalan tersebut adalah bagian dari proses legislatif yang menjadi wewenang DPR.

Baca Juga:

• 37 Juta KK Terbelit Masalah Perumahan, Risiko Hidup Tak Stabil
• DPR Usulkan Judol Ditetapkan Sebagai Darurat Nasional

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menegaskan bahwa DPR RI telah berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya dengan Menteri Dalam Negeri, untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi putusan MK terkait Pilkada.

DPR melalui Komisi II, ujarnya, akan mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengakomodasi putusan MK tersebut dalam regulasi yang akan diterbitkan KPU.(*)

Baca Juga:

• TNI Rekrut Warga Sipil Jadi Tentara Siber
• Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari 2025 Batal, Ini Alasannya