YLKI Minta BPOM Tangani Masalah Pangan Ilegal yang Marak Beredar

Jakarta (harianSIB.com)
Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sangat penting dalam melindungi konsumen di Indonesia, termasuk dalam hal keamanan pangan, apakah layak atau tidak untuk dikomsumsi.

Terkait maraknya produk pangan ilegal asal China, YLKI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Permintaan ini juga menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat terhadap produk pangan luar tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"BPOM harus melakukan inspeksi ke lapangan untuk menertibkan produk-produk yang sekiranya ilegal di masyarakat," kata Peneliti YLKI Niti Emiliana melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8/2024), dilansir dari Antara.

Baca Juga:

• Pasar Modal Indonesia Sambut 2025 dengan Optimisme
• Pemerintah Setop Sementara Bantuan Beras 10 Kg Mulai Hari ini

Sebelum-sebelumnya, lanjut Niti, YLKI pernah menemukan banyak produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia pada ritel besar. "Salah satu yang ditemukan YLKI, yaitu adanya pangan impor yang tidak mencantumkan label pada kemasan menggunakan bahasa Indonesia ," tegasnya.

Menurut Niti, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012, jelas disebutkan bahwa seluruh panganan impor yang masuk harus mencantumkan label dengan bahasa Indonesia pada kemasannya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti kandungan pada produk tersebut.

Baca Juga:

• Robot Kaki 4 China Bisa Lari Sekencang Manusia Tercepat di Dunia
• Indonesia Bidik Rudal India di Tengah Ketegangan dengan China

Temuan YLKI soal ketiadaannya label berbahasa Indonesia pada produk yang dijual ritel besar itu cukup mengkhawatirkan. Sebab, tidak menutup kemungkinan produk impor ilegal ditemui lebih banyak pada pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

Permintaan agar BPOM melakukan inspeksi terhadap peredaran pangan impor ilegal China cukup beralasan. Dalam beberapa waktu lalu ditemukan kasus gangguan kesehatan akibat produk pangan ilegal China.