Soroti Anggaran Daerah, Mendagri: Program Rp 5 M, Perjalanan Dinas Rp 10 M

Tito mengatakan usulan itu akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sedangkan pelantikan gelombang selanjutnya, akan menyesuaikan dengan proses selesainya sengketa pilkada nantinya.

"Baru nanti kita hitung yang berikutnya lagi ada gelombang yang keduanya, mungkin, yang sengketa MK-nya satu kali selesai. dan mungkin gelombang tiganya yang sengketanya agak panjang," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan PKPU tentang pencalonan Pilkada mengakomodasi putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024. Namun, KPU masih berkoordinasi terkait tanggal pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:

• Kepala Daerah Harus Tanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai
• Kemendagri Siapkan Gelombang Kedua Untuk Kepala Daerah yang Absen Retret

"Kami sedang berkonsolidasi berdiskusi dengan teman-teman Kemendagri yang secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan di teknis pelantikan dari kepala daerah," kata Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Afif belum menjelaskan lebih rinci terkait hasil konsolidasi dengan Kemendagri. Dia mengatakan pihaknya akan menunggu arahan dari pemerintah.

Baca Juga:

• Deklarasi, KPK Bakal Visit Kampus untuk Sosialisasi Pemberantasan Korupsi
• Pasca Hasto Ditahan, Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Magelang

"Tadi pagi kami juga diskusi dengan teman-teman Kemendagri, nanti kelanjutan dari hasil yang kita diskusikan komunikasikan dengan para pihak akan kita sampaikan," ujarnya. (**)