DPD RI Berperan Aktif Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Hal ini merujuk pada Pasal 10 UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU 8 Tahun 2019) yang menyebutkan, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dilaksanakan oleh Menteri, melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat Daerah, tingkat Pusat dan di Arab Saudi.

"Pemerintah punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji regular yang dilaksanakan oleh sebagian warga negara Indonesia berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat," kata Hasan Basri.

Baca Juga:

• Jon Sarman Saragih Hadiri Reuni Angkatan 81 SMP GKPS 1 Pamatangraya
• KPK Rilis 5 Foto DPO Kasus Korupsi, Termasuk Harun Masiku dan Paulus

Senator asal Kalimantan Utara itu menyatakan, DPD RI sebagai perwakilan masyarakat dan daerah memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Diakuinya, DPD RI banyak menerima aspirasi dari masyarakat dan daerah terkait penyelenggaraan ibadah haji untuk disampaikan kepada pemerintah.

Baca Juga:

• Misteri Bayi Diduga Tertukar di RS Jakpus, Korban Meninggal Dunia
• Anggota DPD RI: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Lemahkan Demokrasi Harus Ditolak Tegas

Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI Arsad Hidayat mengapresiasi hasil pengawasan dari DPD RI dan memberikan banyak masukan positif dan membangun.(**)