Jakarta (harianSIB.com)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menduga kasus kelangkaan BBM jenis biosolar saat ini erat kaitannya dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor.
Karena itu, harus dilihat secara menyeluruh, baik akibat faktor eksternal yang disebabkan fluktuasi harga minyak mentah dunia dan faktor internal yakni kebijakan B30 yang bahan bakunya CPO atau minyak sawit.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menilai, pola kelangkaan biosolar akan bernasib sama dengan kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu lalu.
Diharapkan, kelangkaan biosolar ini bukan skema pra kondisi untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
"Saya mengkhawatirkan hal itu, karena saat ini porsi konsumsi BBM Solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total konsumsi jenis BBM Solar. Sementara BBM Solar non subsidi konsumsinya hanya 7 persen, pada saat yang sama disparitas (selisih) harga antara BBM Solar subsidi dan non subsidi semakin tinggi", kata Sultan B Najamuddin kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Jamida Habehan, Senin (4/4/2022), terkait kelangkaan biosolar secara luas di beberapa daerah di tanah air.
Menurut hitung-hitungan Pertamina, kata dia, selisih harga saat ini mencapai Rp 7.800 per liter. Makanya, pemerintah bisa saja berpikir untuk memangkas subsidi BBM jenis biosolar ini dengan alasan kelangkaan.
Sultan mengatakan secara bisnis, Pertamina tentu berkepentingan untuk menjaga kelangsungan neraca keuangannnya yang dibebani tugas dari pemerintah.
Permintaan CPO yang tinggi di pasar ekspor sepertinya cukup membebani biaya produksi biosolar atau menunaikan tugas kebijakan B30 pemerintah. (*)
