Bhagalpur (SIB) -Gaina Lal Sah tidak mempercayai apa yang dilihatnya ketika petugas listrik datang membawa tagihan bulanan. Dilaporkan The Telegraph India Jumat (9/3), pria asal Bhagalpur, India tersebut meninggal setelah melihat tagihan listriknya yang sangat membengkak. Awalnya, petugas dari perusahaan listrik Bihar Selatan (SBPDCL) memberikan surat berisi nominal yang harus dibayar Lal Sah.
Pengelola pabrik gandum kecil itu langsung tertegun ketika membaca surat tagihannya tiga bulan terakhir. Sebab, dia harus membayar sebesar 2,9 juta rupee, atau sekitar Rp 590 juta. Lal Sah sempat mempertanyakan kepada petugas SBPDCL agar meninjau ulang tagihannya. Namun, petugas tersebut tetap memaksanya untuk membayar tagihan tersebut.
Di tengah perdebatan, Lal Sah jatuh pingsan yang membuat petugas pembawa tagihan melarikan diri. Putra Lal Sah, Rang Lal Sah yang melihat ayahnya terbaring di lantai langsung membawanya ke klinik terdekat. Sayangnya, dokter menyatakan dia meninggal. Rang Lal Sah langsung menuju kantor polisi Madhusudanpur, dan membuat laporan kepada SBPDC yang menurutnya telah mengeluarkan tagihan tak masuk akal tersebut.
"Mereka tidak mau mendengarkan peninjauan kembali. Mereka memaksa ayah saya untuk tetap membayar jumlah yang tertera," keluh Rang. Dalam pernyataannya, Kepolisian Madhusudanpur memutuskan melakukan otopsi terhadap jenazah Lal Sah untuk menentukan penyebab kematian sebenarnya.
Tagihan listrik yang membengkak tidak hanya dirasakan oleh Lal Sah. Namun juga konsumen yang ada di Bihar. Seorang bendahara masjid di jantung kota Bhagalpur mengaku, dia harus membayar tagihan 700.000 rupee, atau sekitar Rp 140 juta. Sebagai perbandingan, untuk tagihan Desember 2017 saja, bendahara itu hanya membayar 750 rupee saja, atau Rp 150.000.
"Kami tentu saja tidak tahu bagaimana bisa tagihan untuk tiga bulan selanjutnya bisa tidak rasional seperti ini," keluh bendahara tersebut. Sumber dari SBPDC:
mengatakan, mereka telah menerima keluhan dari para konsumennya. Dari penyelidikan awal, petugas di lapangan diduga salah membaca meteran. "Wewenang untuk melakukan perubahan bukan dari petugas pusat. Melainkan petugas di Distrik Patna," ujar sumber internal SBPDCL.
(kps/c)
