Jakarta (SIB)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan mengumpulkan 200 organisasi penggerak yang sebelumnya telah diminta mendaftarkan diri di laman guru penggerak pada 10 Maret mendatang.
Guru penggerak adalah program unggulan Kemendikbud yang sebenarnya jika seperti paparan Mendikbud Nadiem Makarim, masih akan penuh dengan kelemahan. Namun, menurut Ketum Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim, pihaknya akan memberikan pikiran positif terhadap ide ini.
Kemendikbud sebelumnya sudah gagal menjalankan program MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) di tahun 2018 dan 2019, di mana angka prosesnya tidak begitu baik. Padahal dana yang digelontorkan Rp 1,5 triliun lebih dan seolah tak berbekas
"Tentu saja kita tidak menginginkan dana besar Kemendikbud kembali hilang begitu saja dengan program tanpa hasil dan tanpa capaian yang jelas," ujar Ramli dalam pesan elektroniknya, Jumat (6/3).
Oleh karena itu, lanjutnya, IGI meminta pemerintah memperjelas tolok ukur program guru penggerak ini harus ada titik awal yang disebut P0. Setahun kemudian dievaluasi menjadi titik P1 lalu 2 tahun kemudian menjadi titik P2 dan seterusnya hingga program itu berakhir.
"Kita tentu saja tidak ingin melihat anggaran yang begitu besar "dibakar" oleh Kemendikbud tanpa hasil yang jelas," ucapnya.
Akhir 2017 lalu ketika Kemendikbud meluncurkan program yang mengandung MGMP, Ramli mengatakan, IGI sudah mengingatkan potensi kegagalan program tersebut. Namun, tetap dijalankan selama 2 tahun dan kali ini IGI kembali mengingatkan Kemendikbud agar tidak mengulang kegagalan serupa dengan cara yang mirip.
Berbeda dengan kementerian lain di mana pembinaan diserahkan kepada asosiasi atau organisasi resmi, Kementerian Pendidikan kali ini memilih menggandeng Ormas.
Jika di bidang perumahan pembinaan para developer diserahkan kepada REI atau pembinaan dokter diserahkan kepada IDI atau atau profesi lain yang diserahkan kepada asosiasinya maka Kemendikbud kali ini justru mempercayakannya kepada Ormas.
"Ormas seperti apa yang akan mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita akan lihat tanggal 10 Maret 2020 nantinya," sergahnya.
Dia melanjutkan, dengan infrastruktur lengkap di 34 provinsi, seluruh Indonesia IGI sangat siap untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia jika Kemendikbud memberikan kepercayaannya. Bahkan tanpa harus diberi anggaran.
IGI tetap akan melibatkan diri dalam program ini dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan segala macam cara agar potensi gagalnya bisa diminimalisir. (jpnn/d)
