Kepala KPPU Kanwil I Medan: Perlu Kehati-hatian Ekspor Beras ke Malaysia

Medan(harianSIB.com)

Menyikapi pemberitaan terkait adanya permintaan Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia, Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ekspor beras, khususnya dalam konteks stabilitas pasar dan iklim persaingan usaha yang sehat di dalam negeri.

"Perlu kehati-hatian dalam kebijakan ekspor beras ke Malaysia, khususnya dalam konteks stabilitas pasar dan iklim usaha yang sehat di dalam negeri," kata Kepala KPPU Kanwil I di Medan, Rabu (23/4/2025).

Baca Juga:

• AQUA Pertahankan Kualitas dan Kemurnian Air Minum dari Sumber hingga Konsumen
• Stok Beras Bulog Sumut Capai 68.000 Ton, Cukup untuk 3,5 Bulan ke Depan

Diterangkannya, jika pasokan beras di Indonesia cukup dan stabil, ekspor ke Malaysia tidak akan terlalu mengganggu. Namun, jika produksi dalam negeri sedang tidak optimal (misalnya karena cuaca ekstrem atau gangguan panen), ekspor bisa menekan ketersediaan beras di pasar lokal, sehingga memicu kenaikan harga.

Data pada bulan Februari 2025 menunjukkan harga beras premium di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara seperti di Batubara Rp15.000/kg, Dairi Rp14.900/kg dan Deliserdang Rp16.333/kg, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk zona III (termasuk Sumatera Utara) untuk Beras Premium adalah sebesar Rp15.800/kg.

Baca Juga:

• Rico Waas Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Abdullah Ahmad Badawi PM ke-5 Malaysia
• Neraca Dagang Surplus, IHSG dan Rupiah Kompak Menguat

Sedangkan untuk kondisi stok beras, hingga April 2025, data menunjukkan bahwa stok beras nasional dan regional, termasuk di Sumatera Utara, berada dalam kondisi relatif aman. Stok di Gudang Bulog Sumut mencapai sekitar 63.000 ton, ditambah 3.000 ton beras premium yang siap didistribusikan ke masyarakat. Sedangkan cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 52.000 ton, cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga empat bulan ke depan pasca Idulfitri.

Perlu dipertimbangkan, ekspor beras berpotensi mendorong naiknya harga di pasar dalam negeri jika tidak dikendalikan. Dengan menahan ekspor, pemerintah berupaya menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang musim paceklik atau masa transisi tanam. Terlebih lagi pada situasi geopolitik dan iklim dunia saat ini yang tidak stabil. Banyak negara yang sedang menahan ekspor pangan. Dengan tidak gegabah melepas stok beras ke luar negeri, artinya pemerintah sedang menyiapkan cadangan untuk kebutuhan mendesak di masa depan.

"Ekspor beras pada saat kebutuhan dalam negeri belum sepenuhnya stabil dapat memicu gejolak harga dan membuka peluang praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti penimbunan atau pengaturan distribusi oleh pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekspor harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku pasar dalam negeri, terutama petani, distributor, dan konsumen." ujar Ridho.(**).