Terkait Pemberitaan Proyek Uprating IPA Sunggal, Tirtanadi Bantah Kabar Bangunan Roboh

Medan(harianSIB.com)
Pelaksana proyek pembangunan uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunggal, Perumda Tirtanadi, membantah adanya bangunan roboh dalam proses pembangunan tersebut.

Manager Proyek Uprating IPA Sunggal, Abdullah Hasibuan, menjelaskan,tidak ada bangunan yang roboh. Yang terjadi hanyalah besi penyangga yang tumbang karena belum dilakukan pengecoran.

"Jadi tidak benar bangunan roboh, itu hanya besi yang jatuh karena belum dicor. Besi itu tingginya sekitar tujuh meter dengan rencana dinding bak empat meter. Tanah tempat besi berdiri berlumpur akibat hujan, sehingga penyangganya tidak kuat dan mengakibatkan besi tumbang," ujar Abdullah dalam siaran tertulis, Senin (14/4/2025).

Baca Juga:

• Melanggar Disiplin Berat, Empat Pejabat Eselon II Pemprov Dinonaktifkan
• Bangunan Hotel Labersa Diduga Langgar Sempadan Danau Toba

Abdullah juga menyesalkan adanya pemberitaan yang menyebutkan adanya korban. Menurutnya, tidak ada satu pun dari sekitar 40 pekerja yang terkena besi, dan lokasi proyek juga jauh dari pemukiman warga.

Ia merasa kaget adanya pemberitaan tersebut di atas, bangunan roboh dan ada korban. Padahal pondasinya saja belum selesai. "Tidak ada pekerja yang terkena dan tidak ada rumah warga di sekitar lokasi proyek," tegasnya.

Baca Juga:

• Viktor Silaen: Pengalokasian Anggaran Pembangunan di Sumut Sebaiknya Proporsional Agar Tidak Timpang
• Ketua AMPG Sumut Dedi Dermawan: Ijeck Layak Melanjutkan Kepemimpinan Golkar Sumut

Sementara itu, Plt Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ewin Putra, menegaskan bahwa proyek uprating IPA Sunggal merupakan salah satu upaya strategis Tirtanadi untuk mengurangi defisit pasokan air bersih di Sumatera Utara.

"Peningkatan kapasitas produksi air ini dari 2.500 liter per detik menjadi 3.000 liter per detik adalah bagian dari komitmen kami dalam memperbaiki pelayanan air kepada masyarakat," jelas Ewin.

Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/531/KPTS/2017 terkait kelayakan lingkungan hidup dan dokumen adendum Amdal.(*)