Viktor Silaen: Pengalokasian Anggaran Pembangunan di Sumut Sebaiknya Proporsional Agar Tidak Timpang

Medan(harianSIB.com)
Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM mengatakan, pengalokasian anggaran pembangunan ke kabupaten/kota di Sumut sebaiknya dilakukan secara proporsional, agar tidak ada satu daerah pun yang merasa dianaktirikan dan dianakkandungkan alias tidak terjadi ketimpangan.

"Kita tahu pembangunan di Kepulauan Nias memang sangat urgen. Tapi bukan berarti daerah lain di-zero-kan anggarannya. Semua daerah di Sumut perlu mendapat porsi anggaran dari APBD Sumut, sesuai dengan kemampuan keuangan," tegas Viktor Silaen kepada wartawan, Senin (14/4/2025) di DPRD Sumut.

Jika anggaran daerah tidak mencukupi, tambah politisi Partai Golkar ini, Gubernur Sumut diyakini mampu melakukan "lobi" anggaran ke pemerintah pusat maupun memanfaatkan dana dari kementerian atau menggerakkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Sumut.

Baca Juga:

• 135 Tahun Injil di Tanah Karo, Gubernur Sumut Ajak GBKP Terus Jadi Mitra Pemerintah Bangun Sumut
• Zeira Salim Ritonga Minta Gubernur Sumut Secepatnya Isi 5 Jabatan Kadis Pemprov yang Lowong

"Pemanfaatan dana CSR juga menjadi solusi untuk menunjang pembangunan, seperti membangun jalan dan fasilitas pendidikan, sebab sesuai Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Viktor Silaen.

Baca Juga:

• DPRD SU: Membebaskan BPHTB Langkah Strategis Ringankan Beban Rakyat Urus Sertifikat
• Salmon Sumihar Sagala Desak Kepala BBPJN Segera Perbaiki 6 Titik Longsor di Jalan Nasional Merek - Sidikalang

Politisi Partai Golkar ini menaruh harapan besar kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk bisa menjadikan Sumut lebih maju lagi, berkat kapasitas dan jaringan atau koneksinya ke pusat dan semuanya ini perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Apalagi setelah digalakkan efisiensi anggaran, tambah anggota dewan Dapil Tapanuli ini, tentu akan bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang strategis.

"Penghematan itu bukan berarti kikir, melainkan strategi untuk memastikan anggaran tepat guna dan tepat sasaran. Misalnya, pangkas perjalanan dinas atau studi banding yang tidak penting, bisa dialihkan untuk pengalokasian anggaran pembangunan," katanya.(*).