Perkara Lingkungan Hidup, Intel Kejati Sumut Amankan Terpidana Status DPO Asal Riau

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, dalam perkara ini terpidana melanggar Pasal 104 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf b undang undang (UU) No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya dalam sidang di PN Bengkalis Riau, Jaksa Kejari Bengkalis, menuntut hukuman 7 tahun penjara.

Baca Juga:

• Anggaran Rp10 Miliar untuk RLTH dan Septik Tank di Nias Dipertanyakan, Dinas PKPLH Beri Penjelasan
• Terkait Perkara Pidana Pajak Rp 634,7 Juta, Jaksa Sita Eksekusi Rumah Terpidana

Tapi divonis hakim PN Bengkalis pidana percobaan 1 tahun, dan ditangguhkan penahanannya. Padahal, sejak kasus ini ditangani oleh Gakkum KLHK dan Kejari Bengkalis, Erick ditahan.

Jaksa menuntut Erick dengan Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Selain itu, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 4 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Baca Juga:

• KUHP Baru Atur Hukuman Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun
• Antisipasi Banjir, Perangkat Kecamatan Gotong Royong di Titi Payung Bandar Jepang

Ditingkat banding PT Pekanbaru, Erick divonis pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta, yang jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 bulan. ( ** )