H Aripay Tambunan Dukung Langkah Presiden RI Hentikan Ekspor Komoditas Mentah ke Luar Negeri

Medan(harianSIB.com)
Anggota Komisi B DPRD Sumut Dr Drs H Aripay Tambunan MM mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menghentikan ekspor komoditas mentah ke luar negeri, karena kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya mendorong hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Nasional, untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar global.

"Kita dukung langkah Bapak Presiden Prabowo agar aliran dana senilai ribuan triliun rupiah yang selama ini mengalir ke luar negeri dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Aripay Tambunan kepada wartawan, Rabu (9/4/2025) melalui telepon di Medan.

Penegasan itu disampaikan politisi Partai Gerindra ini menanggapi kebijakan pemerintah yang akan menghentikan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti tembaga, minyak sawit, dan gas alam, bio disel, pupuk, turunan sawit, ternak ke negara-negara luar, seperti Singapura dan lainnya.

Baca Juga:

• Ketua FN DPRD SU Minta Dinas PUPR Sumut Segera Turun ke Barus Tinjau Banjir Bandang
• Kepala KPPU Kanwil I Medan: Moratorium Ekspor Dapat Memberikan Ruang Stabilisasi Harga Kelapa di Pasar Domestik

Dijelaskan Aripay, berdasarkan analisis transaksi keuangan tahun 2024, tercatat dana dalam jumlah fantastis mengalir ke luar negeri, seperti Singapura sebesar Rp 4.806 triliun (setara 54 persen dari PDB Singapura), Amerika Serikat Rp 47 triliun dan China Rp931,8 triliun.

Perkuat Hilirisasi

Baca Juga:

• Wings Air Polisikan Anggota DPRD Sumut yang Diduga Cekik Pramugari
• Anggota DPRD SU Cekcok dan "Cekik" Pramugari Maskapai Viral di Media Sosial, Megawati Membantah

Dalam kesempatan itu, Aripay mendorong pentingnya peran sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri, sehingga perusahaan besar yang mengelola ratusan ribu hektare lahan di Sumut harus proaktif mengolah hasil produksinya, bukan sekadar mengekspor dalam bentuk mentah.

"Komoditas perkebunan tidak bisa terus diekspor dalam bentuk mentah. Harus ada keberanian untuk mendorong pengolahan di dalam negeri, agar memberi nilai tambah dan manfaat lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data tahun 2024, ujar Aripay, menunjukkan ekspor sektor perkebunan Indonesia menyumbang Rp622,37 triliun atau 97,16 persen dari total ekspor di sektor tersebut dan kelapa sawit sebagai komoditas terbesar yang menyumbang Rp468,64 triliun (75,30 persen) dan mayoritas ekspor sawit tersebut berupa produk mentah seperti Crude Palm Oil (CPO), mencapai 58 persen dari total ekspor sawit.

Aripay menyebut, dengan diberlakukannya tarif impor minimal 10 persen oleh Amerika Serikat mulai 2 April 2025, menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk memperkuat pasar domestik dan mengolah produknya di dalam negeri serta menjadi momentum bagi Indonesia untuk mandiri dan mendorong industrialisasi di sektor pangan, pertanian, kelautan dan energi.

Berkaitan dengan itu, Aripay mendorong seluruh pihak, khususnya pelaku usaha perkebunan, agar sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam program Astacita, terutama poin kedua dan kelima yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan industrialisasi berbasis hilirisasi.

"Kita harap, Indonesia bisa segera bertransformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang kuat dan berdaya saing tinggi. Ini juga membuka lapangan kerja meningkatkan devisa, dan memperkuat struktur ekonomi nasional," tegasnya.(*).