Salmon Sumihar Sagala: Masyarakat Minta Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko Data Ulang Atau Tambah Kuota Penerima PKH

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi B DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala menerima keluhan masyarakat agar Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut mendata ulang atau menambah kuota penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin dan rentan, karena penyalurannya terjadi ketimpangan dan rasa ketidak-adilan.

"Permintaan masyarakat untuk mendata ulang atau menambah kuota penerima PKH sebenarnya sangat wajar dan perlu mendapat perhatian serius oleh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut, demi pemerataan dan penyalurannya juga tepat sasaran," ujar Salmon kepada wartawan, Minggu (6/4/2025), melalui telepon di Medan.

Baca Juga:

• Ketua FN DPRD SU Minta Dinas PUPR Sumut Segera Turun ke Barus Tinjau Banjir Bandang
• Mantan Gubernur Erry Nuradi Optimis Bobby Nasution Mampu Bawa Sumut Unggul Maju dan Berkelanjutan

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, banyaknya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan menandakan perlunya perbaikan data dan evaluasi sistem distribusi yang lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

• Wings Air Polisikan Anggota DPRD Sumut yang Diduga Cekik Pramugari
• Anggota DPRD SU Cekcok dan "Cekik" Pramugari Maskapai Viral di Media Sosial, Megawati Membantah

"Pendataan ulang, verifikasi, serta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala sangat penting, agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, RT/RW, serta perangkat desa dalam proses verifikasi juga bisa membantu meningkatkan akurasi data," tambahnya.

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, jika ada penambahan kuota, maka harus diimbangi dengan pendataan yang objektif dan berbasis kondisi riil di lapangan, bukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan politis.

Berkaitan dengan itu, mantan anggota DPRD Karo ini berharap agar Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko perlu membuka ruang aspirasi publik dan pengaduan bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, agar proses ini bisa lebih adil dan merata.

Seperti diketahui, tambah Salmon, tujuan penyaluran PKH ini untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberdayakan ekonomi keluarga miskin.

"Sasaran PKH ini kepada Keluarga miskin dan rentan secara finansial. Disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui BNI, BRI, Mandiri, BTN dan bisa juga melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank," kata Salmon.(*)