Pdt Penrad Siagian Bertemu Wakapolda Sumut Bahas Langkah Strategis Atasi Kejahatan di Sumut

Medan(harianSIB.com)
Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi bertemu dengan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana di Mapolda Sumut, Rabu (19/3/2025), membahas langkah strategis untuk mengatasi aksi kejahatan di Sumut, terutama aksi komplotan begal, peredaran narkoba dan konflik agraria yang membutuhkan penanganan yang super prioritas.

"Menyoal persoalan konflik agraria ini, kita menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan masalah di lapangan. Saya selalu mengingatkan teman-teman kepolisian agar jangan terlalu represif dalam menghadapi masyarakat. Proses-proses dialog ini harus bisa dilakukan dengan humanis," kata Penrad Siagian kepada wartawan, Rabu (19/3/2025), di Medan.

Penrad juga menyinggung maraknya kasus begal yang menyebabkan ketidakamanan masyarakat di Kota Medan dan Waka Polda Sumut mengklaim angka kejahatan ini sudah turun drastis sejak kepemimpinan Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan.

Baca Juga:

• Rapat di Kanwil Hukum Sumut, Kejati Sumut: Narkotika Permasalahan Menonjol di Sumut
• 324 ASN Taput Dites Urine, Ini Hasilnya

Namun, Wakapolda Sumut menegaskan, begal dan narkotika, dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan jika ingin daerah ini bersih dari begal, tentunya harus hilangkan narkotika dan Kapolda Sumut tidak ada kompromi terhadap masalah ini.

"Kami butuh dukungan dari Pak Pdt Penrad Siagian agar perang melawan narkotika bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Baca Juga:

• Miliki Ganja, Seorang Pria Diringkus Polres Tebingtinggi di Kediamannya
• Seorang Warga Purwosari Simalungun Diringkus Polisi Usai Beli Sabu

Penrad dalam pertemuan ini, juga menyoroti konflik agraria yang terjadi di Kampung Gorilla, Kota Pematangsiantar, yang terjadi dengan mobilisasi preman di lokasi, sehingga perlunya tindakan dari penegak hukum, demi keamanan masyarakat.

"Memang benar masyarakat sedang berkonflik dengan perusahaan. Penyelesaian ini bisa dilakukan dengan proses tertentu. Tetapi yang lebih penting keamanan masyarakat, dan tentunya Polri yang bertanggung jawab menangani itu dengan undang-undangnya. Tolong supaya tidak terjadi seperti itu lagi," ujar Penrad.

Wakapolda Sumut mengakui konflik agraria di Sumut telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda dan tidak tuntasnya konflik ini, karena aturannya yang berubah-ubah. Polri selalu menerima residunya, sehingga selalu ditawarlan mediasi.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda juga memaparkan, terkait pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, pihaknya siap mengamankan arus mudik melalui Operasi Ketupat Toba.

"Polri sebagai leading sektornya harus betul-betul dan mampu mengelola situasi Kamtibmas yang ada, sehingga pada gilirannya nanti apa yang dirasakan masyarakat saat mudik bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan," katanya.(*)