Masyarakat Desa Sigotom Julu Taput Resah Akibat Lahan Pertaniannya Diisukan Masuk Kawasan Hutan

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Dapil Sumit IX Wilayah Tapanuli Viktor Silaen SE MM menerima keluhan dan keresahan masyarakat Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), terkait beredarnya informasi bahwa lahan pertanian warga masuk kawasan hutan dan akan dieksekusi oleh pemerintah.

"Berdasarkan pengaduan warga Desa Sigotom Julu kepada kita, saat ini terjadi keresahan dan kekuatiran di tengah-tengah masyarakat, karena lahan pertanian mereka diklaim sepihak masuk kawasan hutan dan akan diambil-alih pemerintah, kemudian di-hutankan kembali," tandas Viktor Silaen kepada wartawan, Rabu (19/3/2025) di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Mahasiswa Medan Aksi Bakar Ban di Depan Gedung DPRD Sumut
• Aksi Tolak Revisi UU TNI di DPR, Massa Serukan 'Selain Sipil Dilarang Masuk'

Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar Sumut ini seusai menerima aspirasi masyarakat Desa Sigotom Julu, Kecamatan Pangaribuan, Taput, yang saat ini terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat, akibat beredarnya kabar yang sengaja dihembuskan orang yang tidak bertanggungjawab, bahwa areal pertanian mereka akan di-hutankan kembali.

"Keresahan ini harus segera kita akhiri dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat, bahwa pemerintah tidak akan sembarangan mengeksekusi lahan warga yang sudah mendiami dan menguasainya secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu," tandas Viktor.

Baca Juga:

• Puluhan Mahasiswa di Medan Demo di Depan Gedung DPRD Sumut, Tuntut Cabut UU TNI
• Unjuk Rasa Hingga Malam, Massa Mahasiswa Dibubarkan Paksa dari Depan Gedung DPRD Sumut

Anggota Komisi D ini bahkan mengingatkan masyarakat, agar tetap tenang dan tetap melakukan aktivitas bercocok tanam seperti biasanya, sebab tidak mudah mengusir masyarakat dari tempatnya mencari nafkah selama ini, walaupun benar lahan pertanian mereka berada dalam kawasan hutan.

"Masyarakat harus tetap tenang, kalaupun informasi yang beredar mengandung kebenaran, bukan serta merta lahan warga bisa diambil-alih pemerintah, tentu ada prosedur yang dijalankan. Bahkan Bupati Taput bisa saja mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar mengeluarkan lahan warga dari kawasan hutan," tandas Viktor.