Konflik di Darma Agung, Kelas Digembok hingga Kuitansi Pembayaran Uang Kuliah Dianggap Tidak Sah

"Di setiap fakultas digembok. Ini digembok sejak bulan Februari kemarin,"kata Matheus, Kamis (6/3/2025) dikutip dari TRIBUN-MEDAN.com.

Informasi yang didapat Matheus, penutupan ruangan belajar mengajar imbas pergantian ketua yayasan dari Fartahi Siregar ke Hana Nelsri Kaban yang dilakukan ketua Pembina, Elyas Pardede.

Baca Juga:

Fartahi diberhentikan sejak 10 Februari karena diduga tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) selama tiga tahun.

Karena tak terima diberhentikan, diduga kubu Fartahi melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan lantaran masa jabatannya masih tersisa 2 tahun lagi.

Baca Juga:

Kemudian, disusul surat balasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I, kalau Universitas Darma Agung sedang dalam gugatan dan menunggu proses belajar inkrah.

Surat inilah yang digunakan ke pihak rektorat untuk menutup akses perkuliahan mahasiswa.

"Kemudian tidak menerima diberhentikan sehingga menggunakan loyalis dia yang dibawah, sehingga rektorat ini juga diduga pro ke pengurus yayasan yang lama."

Selain penutupan akses ke kelas, proses pembayaran uang kuliah, hingga pengajuan judul skripsi mahasiswa terganggu.

Mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah ke posko yang didirikan pengurus yayasan baru, berada di kampus dianggap tidak sah.

Pihak dekanan menyebut pembayaran uang kuliah yang sah hanya melalui mereka.

"Jadi dibuat sama dewan pembina stand di depan itu. Setiap mahasiswa yang sudah membayar dianggap tidak sah oleh rektorat."

Sejak penutupan ruangan belajar, para mahasiswa kesulitan belajar mengajar secara langsung.

Namun sempat keluar anjuran, belajar melalui daring. Begitu juga dengan mahasiswa yang mau melakukan seminar proposal.

Matheus berharap Dikti mencabut surat pertanggal 15 dan memberikan sanksi kepada rektor Universitas Darma Agung yang sekarang karena tidak patuh kepada pengurus yayasan yang baru.

"Sejak 5 Maret, zoom. Untuk yang seminar proposal juga. Saya maunya rektor diberikan sanksi akademik dan dia taat kepada pengurus yayasan yang baru."

Asanema Laia sebagai mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum mengaku proses pengajuan judul skripsi ditolak karena kwitansi pembayaran uang kuliah dianggap tidak sah.

Padahal ia membayar uang kuliah secara tunai ke posko yang berada di dalam kampus.

"Saya tadi datang ke kampus untuk mengajukan judul, terus sekarang judul saya gak diterima karena kwitansi uang kuliah tidak sah atau dianggap tidak diakui. Padahal saya bayarnya di depan administrasi, yang mendirikan yayasan baru,"kata Asanema Laia, mahasiswa perantau asal Kabupaten Nias Selatan.

Karena ditolak, Asanema yang kuliah sambil bekerja ini merasa dirugikan. Padahal ia sudah membayar uang kuliah sebesar Rp 4,5 juta.

Ia berharap pihak kampus bisa menerima pengajuan judul skripsinya supaya dia bisa lulus menjadi sarjana hukum.

Sebab, untuk membayar uang kuliah, ia berjuang menjadi kuli bangunan dan bekerja serabutan.

"Saya merasa rugi, dan harapan saya cuma mau judul saya diterima, bisa berjalan dengan baik. Saya merantau. biaya ortu (bayar ukt) sama bekerja juga, bekerja sebagai pembantu, bantu bantu bangunan untuk kuliah."

Saat dikonfirmasi melalui telepon, WhatsApp dan didatangi langsung ke kampus, Wakil Rektor I Universitas Darma Agung, Lilis Gultom dan Rektor Universitas Darma Agung Dr Muhammad Ansori Lubis belum merespon. (*)