Sering Terjadi Kisruh di Lapangan, Anggota DPRD Medan Agus Setiawan Minta Perwal Parkir Berlangganan Dicabut

Medan(harianSIB.com)

Pemberlakuan dua sistem pembayaran parkir sering menciptakan kisruh di lapangan. Pasalnya, ketika masyarakat memiliki barcode parkir berlangganan tapi masih dikenakan tarif parkir konvensional. Anggota DPRD Medan Agus Setiawan berharap Pemko Medan mencabut Perwal berlangganan jika masyarakat masih ditagih parkir.

Menurut politisi PDIP tersebut, Peraturan Walikota (Perwal) tentang penerapan parkir tepi jalan umum berlangganan dan parkir konvensional yang dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Medan, kerap membuat kisruh tanpa ada penindakan tegas dari Dishub Medan terhadap petugas parkir nakal yang membuat resah pengendara.

Baca Juga:

• Usai Dilantik Sebagai Wali Kota Medan, Rico Waas Ziarah ke Makam Sang Ayah
• Sambut Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, Pemko Medan Gelar Pasar Murah

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan ketika melakukan sidak ke sejumlah titik parkir di Kota Medan, Senin (17/2) seperti yang diberitakan Harian SIB, salah satunya di Jalan Wajir, Kecamatan Medan Maimun.

Penerapan parkir berlangganan yang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kata anggota Komisi 3 ini tidak memberi keyakinan, keamanan dan kenyamanan pagi pengguna kendaraan.

Baca Juga:

• Protes karena Dilarang Jualan di Tepi Jalan, Pedagang Sukaramai: Pasar Akik Malah Berdiri di Badan Jalan
• Anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung Minta Wali Kota Ganti Kadis Kesehatan

"Perda tersebut secara resmi telah diberlakukan, tarif sepeda motor Rp90.000 per tahun, mobil: Rp130.000 per tahun, truk/bus Rp168.000 per tahun. Sementara, kenaikan tarif parkir tepi jalan dengan sistem pembayaran konvensional, untuk kendaraan roda empat dari Rp3.000 naik menjadi Rp5.000 dan kendaraan roda dua dari Rp2.000 menjadi Rp3.000," terang Agus.

Pasca mundurnya Kadis Perhubungan Medan Izwar Lubis, Agus Setiawan menilai, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semakin membingungkan. Banyak kendaraan yang telah memiliki barcode parkir berlangganan namun tetap saja diminta uang parkir oleh petugas parkir.

"Kita sering ribut sama petugas parkir, sebab, kita kan sudah bayar Rp.130.000 untuk satu tahun parkir berlangganan. Oleh petugas parkir mengatakan barcode tidak berlaku lagi, karena petugas parkir tidak ada gaji dari pemko Medan. Mereka (petugas parkir) bayar setoran ke pihak pemberi kerja," ungkapnya.

Menurut dia, jika benar barcode parkir berlangganan tidak lagi berlaku, Pemko Medan melalui Dishub Medan agar mengembalikan sisa uang masyarakat dikalikan selisih bulan berjalan. Jika yang memiliki barcode tapi masih dikenakan parkir, itu sama saja penipuan. "Jadi dikemanakan uang masyarakat yang telah membayar untuk parkir berlangganan itu," tanya Agus heran.