Terbit Rencana Perangin-angin dan Abangnya Jalani Sidang Perdana Kasus Tipikor di PN Medan

Di samping itu, jaksa menerangkan, Kelompok Kerja (Pokja) juga akan mencari-cari kesalahan sekecil apa pun dari perusahaan lainnya yang ikut lelang.

"Selanjutnya, apabila dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga penawaran ada perusahaan lain mendapatkan poin tinggi dan penawaran terbaik, maka Marcos Surya Abdi yang merupakan orang kepercayaan para terdakwa berupaya agar perusahaan lain di luar dari daftar pengantin tersebut tidak datang pada saat proses verifikasi ulang, sehingga hanya perusahaan yang tercantum daftar pengantin saja yang hadir," ungkapnya.

Baca Juga:

• Jaksa Tahan Mantan Kadis PMD Kota Sidimpuan, Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa
• Polda Sumut Tanggapi Kabar KPK Periksa Eks Dirreskrimsus Polda Sumut dan Personel Subdit III Tipikor

Diutarakan jaksa, pengaturan proses tender atau pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan terhadap semua tender atau pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Langkat.

Jaksa pun mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah dimenangkan untuk mengerjakan suatu proyek wajib menyerahkan fee atau uang sebesar 15,5 persen hingga 16,5 persen dari nilai kontrak kepada para terdakwa.

Baca Juga:

• Massa Aksi Geruduk PN Medan, Minta Majelis Hakim Tahan Dua Terdakwa Pengeroyokan
• Jaksa Agung Bantah Saingan dengan KPK soal Berantas Korupsi

"Dakwaan kesatu, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 12 huruf i Jo Padal 18 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor," cetus Johan.

Dakwaan kedua, lanjut JPU, perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengarkan dakwaan, selanjutnya majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis menunda dan kembali melanjutkan persidangan, Senin (10/2), dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari para terdakwa. (**)