Dituding Tidak Punya Izin dan Meresahkan Masyarakat, DPRD SU Sidak ke PT SIP Medan

Sementara itu, Viktor Silaen juga menyoroti keberadaan PT SIP yang tidak dapat menunjukkan izin operasional maupun AMDAl dan izin lainnya kepada Komisi D, sehingga industri ini sebenarnya tidak layak beroperasi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, apalagikeberadaanya di tengah pemukiman penduduk.

"Industri ini sebenarnya tidak memungkinkan lagi beroperasi, apalagi keberadaanya di tengah pemukiman penduduk yang padat ditambah tidak ada data-data yang bisa disampaikan pihak perusahaan kepada lembaga legislatif, maka wajar masyarakat menuding industri ini ilegal," tandas Viktor.

Akan Dipenuhi

Baca Juga:

• Impor Sumatera Utara Februari 2024 Naik 1,09 %
• Pabrik Plastik Terbakar, Runway 3 di Bandara Soetta Ditutup

Menanggapi pertanyaan Komisi D, manajemen PT SIP Arman mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa menunjukkan izin-izin perusahaan secara lengkap, karena pimpinan perusahaan sedang liburan, sehingga dalam waktu dekat akan melengkapi seluruh dokumen perusahaan yang diminta legislatif.

"Tapi yang jelas, kita tidak ada melakukan pencemaran lingkungan dan belum ada masyarakat yang melakukan komplain, sebab kita sudah banyak berbuat untuk masyarakat sekitar, termasuk menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) ke masyarakat dan rumah-rumah ibadah," ujarnya.

Baca Juga:

• DPD Projo Muda Bagi 300 Takjil Kepada Pengguna Jalan di Medan
• Gudang Plastik di KIM 2 Terbakar

Arman juga berjanji, akan memperbaiki seluruh kesalahan yang dianggap dewan kurang maksimal dan siap untuk menghadiri undangan Komisi D selanjutnya, sebab pimpinan perusahaan akan segera kembali dari liburannya.

Dalam Sidak ini akhirnya disepakati dalam waktu dekat akan kembali mengundang PT SIP dalam rapat dengar pendapat di dewan dan disarankan agar pihak perusahaan membawa seluruh berkas atau dokumen izin-izinnya, agar lembaga legislatif bisa bersikap.

"Kita saat ini belum bisa menyimpulkan, apakah keberadaan PT SIP ilegal atau tidak, karena pihak perusahaan sudah berjanji akan melengkapi seluruh berkas dan dokumennya, untuk diserahkan ke lembaga legislatif dalam rapat dengar pendapat yang akan kita jadwalkan," ujar Deprinoval Pasaribu menjawab wartawan di lokasi perusahaan.

Akhir Sidak, Komisi D melakukan peninjauan langsung terhadap operasional pabrik PT SIP yang merupakan industri besar yang saat itu sedang berproduksi mengolah bahan plastik menjadi biji plastik maupun polibeg.(*)