Frans Dante Ginting: Pemerintah Harus Pastikan Seluruh Masyarakat Miskin Masuk Program JKN

Medan(harianSIB.com)

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Frans Dante Ginting mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, harus memastikan seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar jangan lagi ada masyarakat yang tidak berobat dikarenakan tidak ada biaya.

"Hal ini sangat penting, untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia sehat dan tidak ada lagi yang tidak berobat sesuai dengan amanah Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-undang (UU) No40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," tandas Frans Dante Ginting kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025) di Medan.

Baca Juga:

• DPRD SU Apresiasi Program Pemerintah Skrining Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Masyarakat
• Isak Tangis Iringi Perpisahan Rehulina Ginting, RS Haji Kehilangan Sosok Pemimpin Visioner

Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, dengan mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 17 UU No40/2004 ini, pemerintah harus mendaftarkan dan membayar iuran JKN untuk orang miskin dan tidak mampu, tanpa terkecuali bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, tambah Wakil Ketua Komisi B ini, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan seluruh masyarakat miskin dijamin JKN dengan iuran dibayar pemerintah, serta membuka akses mudah bagi mereka untuk mendaftar, termasuk peserta mandiri yang jatuh miskin.

Baca Juga:

• Skrining Kesehatan Mental Gratis
• RS Bachtiar Djafar Tingkatkan Layanan di Tengah Tantangan SDM

"Jadi, instansi terkait di seluruh daerah wajib terus mendata masyarakatnya minimal per dua tahun sekali atau lima tahun sekali, agar masyarakat yang masuk jaminan JKN ini tetap terupdate, sebab kalau tidak didata, banyak juga masyarakat miskin awalnya, tapi kemudian nasibnya berubah menjadi mampu atau kaya," tegasnya.

Dalam kaitan ini, kata mantan anggota DPRD Karo ini, perlu Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko melibatkan anggota legislatif dalam pendataan kepesertaan program JKN ini, karena dikonstituen para wakil rakyat kerap ditemukan masyarakat miskin atau kurang mampu belum tercover kepesertaan JKN.

"Jika setiap wakil rakyat (baik DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota mendata masyarakat miskin atau tidak mampu dikonstituennya yang belum terdaftar dalam program JKN, maka persoalan masih banyaknya warga tidak bisa berobat secara gratis, akan dapat segera teratasi," tandas Frans Dante.

Berkaitan dengan itu, politisi yang dikenal sederhana ini sangat berharap sinergi antara wakil rakyat, pemerintah dan lembaga sosial dapat terus diperkuat untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat miskin. Jangan sampai ada anak tiri dan anak kandung, sebab seluruh masyarakat memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan Frans Dante Ginting saat menerima keluhan masyarakat, terkait belum terdaftarnya mereka dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal mereka tergolong masyarakat miskin atau kurang mampu, sehingga berharap kepada lembaga legislatif untuk membantu masyarakat tersebut.

Padahal, tambah Frans Dante, program JKN ini merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk akses layanan kesehatan medis dan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.(*).