KPU Sumut Selesai Ikuti Sidang Lanjutan PHP Gubernur 2024 di MK

Medan(harianSIB.com)

KPU Sumatera Utara (Sumut) telah selesai mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Sumut Agus Arifin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (24/1/2025) mengatakan, dalam persidangan lanjutan, hakim telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak.

Baca Juga:

• Gugatan Yusuf-Bayu di Sengketa Pilkada Deliserdang Ditolak MK
• 52 Sengketa Pilkada Dihentikan MK, Pilwalkot Medan & Semarang Masuk Daftar

"Pada sidang sebelumnya dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan pasangan calon (Paslon) Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala pada Senin, 13 Januari 2025, yakni penyampaian beberapa dalil, alasan mereka melakukan gugatan yaitu partisipasi rendah karena banjir sehingga tuntutannya dilakukan pemilihan suara ulang diseluruh TPS se- Sumut," ungkapnya.

Dalam sidang lanjutan itu, agendanya mendengarkan jawaban termohon KPU Sumut kemudian jawaban pihak terkait yakni tim kuasa Paslon Bobby-Surya dan mendengarkan jawaban Bawaslu Sumut.

Baca Juga:

• RS Adam Malik Sabet Empat Penghargaan Bergengsi dari Kemenkes RI
• Anwar Usman Tak Ikut Putuskan Sengketa Pilgub Sumut

Untuk sidang ini, KPU Sumut memberi kuasa kepada tim hukum yakni antara lain, Unoto Dwi Yulianto, Raden Liani Afrianty, KM Ibnu Shina Z, Ridwan Nurrohim dan Wahyuddin.

Dalam petitumnya, KPU meminta MK menolak permohonan Edy-Hasan. KPU juga meminta MK menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU terkait Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 495 tahun 2024 dan menetapkan perolehan suara sebagai berikut, paslon 1 sebesar 3.645.611 dan paslon 2 sebesar 2.009.311.

Selanjutnya, selesai sidang lanjutan kedua ini pihaknya akan menunggu hasil rapat hakim MK apakah mereka memutuskan sengketa perkara itu dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan maka agendanya sidang pembuktian. Kalau tidak dilanjutkan, maka langsung keputusan sidang.

"Jadi kita sifatnya menunggu hasil MK ini. Kalaupun nanti hasilnya adalah sidang lanjutan agenda pembuktian, maka akan menghadirkan masing-masing pihak saksi dan ahli. Untuk jadwalnya paling lama awal Februari 2025," ujarnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan MK, sidang lanjutan MK dengan agenda pemeriksaan persidangan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 17 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025. (*)