Manaek Hutasoit Desak Dinas TPKPH Sumut Segera Ambil Langkah Strategis Hadapi Ancaman Kekeringan 2025

Medan (harianSIB.com)
Anggota Komisi B DPRD Sumut Manaek Hutasoit mendesak Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Holtikultura (TPKPH) Sumut untuk segera mengambil langkah strategis, guna mengantisipasi ancaman kekeringan pada 2025 ini, agar petani terhindar dari terjadinya gagal tanam maupun gagal panen yang dapat merugikan para petani.

"Kita berharap semua pihak terutama Dinas TPKPH Sumut dan instansi terkait lainnya, segera merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman kekeringan di tahun 2025 ini," tandas Manaek Hutasoit menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (9/1/2025) melalui telepon di Medan.

Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar ini menanggapi pernyataan Kepala Balai Besar Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Hendro Nugroho ST MSi, Kamis (9/1/2025) yang dilansir Harian SIB, bahwa potensi kekeringan dan dampak turunannya kepada produksi pertanian serta kebakaran hutan di tahun 2025.

Baca Juga:

• Kapolres Tanah Karo Bersama Forkopimda Panen Jagung
• Massa Mahasiswa Unjuk Rasa Bakar Ban Bekas di Depan Gedung DPRD SU Tuntut Cabut UU TNI

"Kondisi seperti ini perlu diantisipasi sejak dini, jangan sampai musim kemarau di tahun 2025 menimbulkan malapetaka bagi petani, akibat terjadi gagal tanam maupun gagal panen, sehingga semua pihak harus ikut
merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman kekeringan dimaksud," tandasnya.

Mantan Ketua DPRD Humbahas ini bahkan menyarankan Dinas TPKPH Sumut untuk menjajaki pembuatan sumur bor di areal pertanian warga, sebagai solusi strategis dalam mengantisipasi musim kemarau di tahun 2025, sehingga petani tetap dapat mengakses sumber air untuk mengairi lahan pertaniannya.

Baca Juga:

• Warga Pasar Lombang Bersusah Payah Hadapi Banjir Setiap Musim Penghujan
• Aliansi Buruh Sumut Unjuk Rasa ke Gedung DPRD SU Tuntut Pemerintah Segera Tangkap Koruptor

Manaek menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk menghindari kerugian besar bagi petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan Indonesia swasembada pangan.

"Jika kekeringan ini tidak diantisipasi sejak dini, produksi pertanian bisa terganggu, yang berdampak pada ketersediaan pangan di Sumut. Atas dasar itu, kita mendorong Dinas TPKPH Sumut segera menyusun strategi mitigasi, termasuk pembuatan sumur bor dan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk mendukung keberlanjutan pertanian," katanya.

Dalam kesempatan itu, anggota dewan Dapil Tapanuli ini juga mengingatkan BMKG Wilayah I agar memberikan masukan konkret kepada instansi terkait mengenai potensi musim kemarau dan bahaya kekeringan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, agar bisa diantisipasi.

"BMKG Wilayah I harus memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai bulan-bulan di mana diperkirakan terjadi kekeringan dan potensi kebakaran. Dengan begitu, para petani serta instansi yang menangani pertanian dapat bersiap-siap menghadapi dampaknya," ujar Manaek Hutasoit.

Politisi vokal yang sangat peduli terhadap petani ini berharap koordinasi antara BMKG dan instansi terkait semakin diperkuat, agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam melindungi petani dan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.(*)