
RE Nainggolan Yakin Gubernur Bobby Nasution Dukung Upaya Raih Kembali Green Card UNESCO
Medan(harianSIB.com)Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr RE Nainggolan, MM, menerima kunjungan Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geop
Thomson mengecam tindakan tidak manusiawi oleh oknum-oknum yang dia sebut sebagai mafia tanah.
Baca Juga:
Ia menegaskan, warga di sana sama sekali tidak tahu-menahu soal sengketa lahan antara PTPN II dengan beberapa orang mengaku warga setempat.
"Warga tidak pernah tahu, antara siapa dengan siapa yang bersengketa. Tapi tiba-tiba saja lahan yang sudah mereka kuasai puluhan tahun menjadi objek sengketa. Ada apa ini," katanya.
Baca Juga:
Pengacara yang juga Ketua DPD HBB Sumut ini juga menjelaskan, hanya ada lima oknum warga setempat ikut dalam sengketa. Sementara ada 500 lebih kepala keluarga ada di sana dan sudah puluhan tahun menguasai lahan tersebut sejak tahun 1998. Tapi kemudian tidak dilibatkan alias tidak tahu-menahu soal perkara, tiba-tiba sudah ada yang akan mengeksekusi.
"Diduga kuat ada permainan mafia tanah. Kami juga menduga adanya dokumen palsu dalam proses pengadilan," tegasnya.
Sementara warga melakukan pemblokiran, menyusul adanya beberapa orang mengaku dari instansi tertentu melakukan pencocokan ukuran lahan yang selama puluhan tahun ini sudah mereka kuasai.
Dalam aksi itu, ratusan warga di sana turun ke jalan dan mendesak pemerintah segera memberantas mafia tanah yang sudah 'merangsek' ke mana-mana, termasuk lingkungan mereka.
Dalam aksi yang berlangsung panas itu, warga setempat menutup akses masuk ke lokasi mereka dari beberapa arah.
Warga juga tampak meneriaki seorang wanita berambut putih, mengaku asal Jakarta. Wanita itu mengaku datang ke lokasi itu hanya untuk melihat-lihat. Bahkan ia sempat menyebut beberapa nama, termasuk Luhut Panjaitan dan Bravo 5.
Ketika ditanyakan apa hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan, wanita itu malah menyuruh supaya bertanya langsung ke pusat.
Saat warga menanyakan siapa nama lengkapnya, ia terlihat agak gelagapan dan tidak mau menyebutkan.
Di tengah situasi yang semakin panas, beberapa oknum yang datang ke sana, kemudian meninggalkan lokasi. Sedangkan warga tetap berjaga dan sebagian lagi menuju ke Kantor Desa Bangun Sari.
Beberapa warga bergerak ke kantor desa yang diterima Kades Bangun Sari Muhammad Rivai.
Tomson yang merupakan kuasa hukum warga menyampaikan beberapa permohonan. Di antaranya agar kepala desa turut mendukung perjuangan mereka dengan mengeluarkan SKT (surat keterangan tanah).
Menanggapi permintaan warga, Kades Rivai mengatakan, ia akan tetap berada di pihak rakyatnya. Ia pun menginstruksikan anggotanya untuk segera mendata semua warga yang menguasai lahan di Jalan Rasmi/Salam Tani Desa Bangun Sari tersebut.
"Kami pihak desa memahami ini. Mudah-mudahan apa yang dibawa masyarakat, diminta masyarakat nanti akan kami koordinasikan sesuai data yang kami minta. Bahwa bapak ibu sudah menguasai lahan tersebut berpuluh tahun. Data itulah yang akan menguatkan masyarakat. Jadi nanti saya akan koordinasi baik dari pihak kecamatan ke kabupaten bahkan ke pengadilan. Karena terus terang, saya adalah kepala desa baru dan belum memahami bagaimana regulasi tentang tanah garapan," urainya.
Ia meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil keputusan yang nanti akan disampaikannya kepada kuasa hukum warga. (*)
Medan(harianSIB.com)Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr RE Nainggolan, MM, menerima kunjungan Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geop
Medan(harianSIB.com)Kembali informasi yang tidak jelas terkait razia STNK yang berlaku hari ini, Selasa (15/4/2025), berseleweran di media s
Yogyakarta(harianSIB.com)Universitas Gadjah Mada (UGM) mengklaim telah menunjukkan buktibukti yang memastikan bahwa Presiden ke7 RI, Joko
Medan(harianSIB.com)Anggota DPRD Sumut, Megawati Zebua (MZ) membantah telah mencekik pramugari saat hendak terbang dari Bandara Gunungsitoli
Humbahas(harianSIB.com)Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan P Nababan meninjau lokasi rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan