Forum Senior PDIP Sumut Tolak Kriminalisasi Hasto Kristiyanto

Medan (harianSIB.com)
Forum Senior PDIP Sumut menggelar Mimbar Bebas Kebangsaan dan Cap Jempol Darah di Jalan Hayam Wuruk, Medan, Jumat (27/12/2024), sebagai respon atas penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Acara ini dihadiri Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon, mantan Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih, Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto, mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution, serta ratusan kader PDIP dari Medan dan Sumut.

Koordinator Forum Senior PDIP Sumut Budiman P Nadapdap menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi dan politisasi terhadap PDIP. Ia juga mengkritik waktu pengumuman yang bertepatan dengan perayaan Natal.

Baca Juga:

• Rumah Digeledah, La Nyalla Berpotensi Dipanggil KPK
• Hasto Kristiyanto Puasa Ekstrem Selama di Rutan KPK

"Kami sangat heran mengapa kriminalisasi ini harus terjadi pada momen perayaan Natal. Hasto adalah simbol partai, dan ini jelas mencederai demokrasi," ujar Budiman.

Forum menuding tindakan KPK tidak profesional dan cenderung menjadi alat politik. Budiman menilai kasus yang menjerat Hasto lebih mencerminkan dugaan pemerasan daripada korupsi, sebab tidak ditemukan kerugian negara atau unsur memperkaya diri sendiri.

Baca Juga:

• 4 Hakim Tersangka Suap Vonis Korupsi Migor Sementara Diberhentikan MA
• KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

"Kami mendukung penegakan hukum, tetapi hukum harus ditegakkan dengan adil. Jangan sampai KPK menjadi lembaga yang bekerja berdasarkan pesanan," tegasnya.

Dalam mimbar bebas tersebut, Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengungkapkan dukungan penuh kepada Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin PDIP pada periode 2025-2029.

"Kami sudah resmi menyatakan usulan agar Ibu Megawati dicalonkan kembali sebagai ketua umum. Seluruh kader PDIP Sumut siap menjaga marwah partai dan mendukung keberlangsungan Kongres PDIP 2025," ujarnya.

Rapidin juga menegaskan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

"Kasus Hasto yang terjadi lima tahun lalu tiba-tiba diangkat saat ini. Kami mendesak agar KPK bekerja profesional, bukan menjadi alat untuk melemahkan partai," tambahnya.

Acara yang berlangsung dengan semangat kebersamaan ini mencerminkan upaya PDIP untuk memperkuat soliditas internal partai menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk menjelang Kongres 2025. (*)