Komisi III DPR RI Soroti 4 Point Permasalahan di Sumut

Binjai (harianSIB.com)

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029 Mangihut Sinaga, menggelar reses di Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Rabu (18/12/2024).

Ditemani isterinya, Linda Meriati Napitupulu, Mangihut menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat Binjai dan para relawan yang turut berjuang mengantarkan dirinya ke kursi DPR RI.

Baca Juga:

• Jalan Pancasila Sudah Masuk Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto
• Diduga Terkait Judi Online, 3 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Mantan Wakajati Sumut tersebut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Binjai yang telah memberikan kepercayaan dalam pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu. Mangihut juga mengajak warga untuk tetap mematuhi dan menaati hukum yang berlaku di Indonesia.

"Ada 4 poin penting dalam panitia kerja (panja) yang menjadi prioritas Komisi III yang telah dibentuk kelompok penyelesaian kasus yang sangat urgen. Pertama, kelompok panja tanah, kedua panja narkoba, ketiga panja judi online dan terakhir panja sumber daya alam," katanya.

Baca Juga:

• Polres Simalungun Ringkus Pengedar Narkoba, Sabu dan Ganja Disita
• Anggota DPR RI Ashari Tambunan Fokus Tangani Masalah Sosial, Khusus Anak Berkebutuhan Khusus

Menurutnya, tidak hanya di Sumut, keempat persoalan itu telah menggurita di Indonesia. Karena itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengajak DPR RI untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan bergotong-royong.

"Kita ditugasi bagaimana DPR RI ikut menyelesaikan itu, karena kasus itu sudah sangat menggurita di seluruh Indonesia. Baik itu mafia tanah, belum lagi narkoba dan judi online dan tambang ilegal yang merupakan sumber daya alam," katanya.

Mantan staf ahli Jaksa Agung itu mengatakan, dalam waktu dekat akan kembali turun ke lapangan khususnya di Sumut.

"Sepanjang data masuk dari masyarakat, apakah itu menyangkut tanah-tanah hutan lindung, tanah bermasalah dengan perusahaan, tanah perorangan apalagi mafia tanah," ucapnya.

Sejak Jumat 13 Desember 2024, Mangihut sudah menyerap aspirasi masyarakat di Pematangsiantar dan Simalungun. Meski bertugas di Komisi III membidangi penegakan hukum, Mangihut juga menyerap aspirasi warga di bidang lainnya.