Hampir Seluruh Wilayah Sumatera Utara Terdampak Krisis Ekologis

Medan (harianSIB.com)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut) mencatat hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Utara mengalami krisis ekologis sepanjang tahun 2024. Data ini diperoleh dari hasil kerja lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan WALHI Sumut.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, saat menyampaikan Catatan Tahunan Lingkungan Hidup WALHI Sumut dan Konsolidasi Masyarakat Sipil di Medan, Selasa (17/12/2024), menjelaskan bahwa krisis ekologis terjadi akibat gagalnya sistem pengelolaan alam, lemahnya penegakan hukum, serta intimidasi terhadap petugas lingkungan hidup.

Baca Juga:

• OJK Sumut Perkuat Sinergi Industri Jasa Keuangan dan Media di Medan
• Kapolda Sumut Resmikan Joglo Anton Soedjarwo di SPN Hinai, Lambang Sinergi dan Kepedulian

Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hancur, ekosistem rusak, serta mengganggu kehidupan rakyat.

Kerusakan Hutan dan Mangrove

Kerusakan hutan terjadi di berbagai daerah di Sumut, antara lain di Kabupaten Tanah Karo, Tapanuli Selatan, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Tengah.

Baca Juga:

• DJKN Award 2024, Kajati Sumut Terima Piagam Penghargaan Kontributor Terbesar PNBP
• Kapolda Sumut Lantik 354 Bintara Polri di SPN Hinai: Jaga Nama Baik Institusi

Rianda menegaskan, lemahnya penegakan hukum serta adanya ancaman dari pihak-pihak yang merusak hutan menjadi faktor utama kerusakan tersebut.

"Kerusakan hutan ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan intimidasi terhadap petugas yang bertugas di lapangan," ujar Rianda.

Selain hutan, kerusakan hutan mangrove juga menjadi perhatian. Tercatat sekitar 15 ribu hektare hutan mangrove di Sumut telah rusak akibat lemahnya upaya negara dalam menghadapi mafia lingkungan.

Kasus Kebakaran Hutan dan Tambang Ilegal

WALHI Sumut mencatat 15 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2024, yang dipicu oleh kombinasi cuaca kering, pembukaan lahan, dan suhu panas ekstrem. Kasus karhutla ini banyak terjadi di Kabupaten Karo, Samosir, Dairi, Toba, Padanglawas, Asahan dan Langkat.

Permasalahan tambang juga menjadi sorotan. Aktivitas Galian C marak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Langkat. Sementara itu, pertambangan emas tanpa izin (PETI) ditemukan di Kabupaten Mandailing Natal. Rianda menilai banyak kegiatan tambang yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dan merusak lingkungan.

Kasus Pencemaran Lingkungan
Sepanjang 2024, WALHI Sumut mencatat 14 kasus pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara, air dan pembuangan sampah plastik impor di fasilitas publik. Salah satu kasus signifikan adalah kebocoran gas di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMP) yang menyebabkan ratusan orang keracunan dan menelan korban jiwa.

Konflik Tenurial dan Kriminalisasi
Konflik tenurial juga terjadi di beberapa kabupaten, seperti Dairi, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan dan Asahan. WALHI mencatat setidaknya ada lima kasus konflik terkait penyerobotan lahan perhutanan sosial dan jual-beli kawasan hutan ilegal yang melibatkan perangkat desa.

Selain itu, sepanjang 2024 terdapat 19 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Hal ini menunjukkan indikasi kuat masih adanya oknum penegak hukum yang tidak berpihak pada perspektif lingkungan hidup," kata Rianda.

Bencana Banjir dan Longsor
WALHI juga mencatat bencana banjir terjadi di enam kabupaten dan dua kota, antara lain di Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Langkat, Tapanuli Utara, Nias Barat dan Kota Medan. Sementara enam kota yang memiliki risiko banjir bandang meliputi Medan, Pematangsiantar, Binjai, Tebingtinggi, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

Selain itu, tiga kota berisiko tinggi terhadap tanah longsor, yakni Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

Berdasarkan data tersebut, WALHI Sumut menegaskan bahwa hampir seluruh wilayah di Sumatera Utara masuk dalam kategori terdampak krisis ekologis, dengan risiko tinggi terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor. (*)