Hindari "Misno" Penerima PKH, Antonius Tumanggor Minta Muskel Libatkan Tokoh Agama dan Masyarakat

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Medan Fraksi Nasdem, Antonius Devolis Tumanggor, melaksanakan reses pertama, Sabtu (7/12/2024), di Jalan Karya Mesjid, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Reses dihadiri ratusan warga yang banyak mengeluhkan soal bantuan pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada periode anggota DPRD Medan sebelumnya, juga banyak menerima keluhan terkait bantuan sosial yang dianggap hanya dinikmati keluarga dan kerabat perangkat kelurahan. Sementara warga yang benar- benar membutuhkan PKH tidak pernah dapat bagian.

Baca Juga:

• Komisi III DPR RI Soroti 4 Point Permasalahan di Sumut
• David Roni G Sinaga Minta Pemko Bina Masyarakat Mengelola Sampah

Seperti diungkapkan warga Sei Agul Dimpos Sitanggang. Dia menilai penerimaan PKH tidak merata. Jika ada deking, bisa mendapat bantuan PKH dari pemerintah padahal ekonomi penerima bantuan tersebut masih sangat layak.

"Tapi kami yang ekonomi susah, karena tidak ada pejabat deking kami jadi tidak dapat PKH," ucap Dimpos.

Baca Juga:

• Perayaan Natal Dinkes Medan, Momentum Refleksi dan Semangat Baru 2025
• Diduga Lindungi Bangunan Tanpa Izin, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Didemo

Risnata Tambunan dari Dinas Sosial mengatakan, pihaknya sudah banyak menerima pengaduan banyak warga yang "misno" atau miskin nokoh/pura-pura miskin. Dia mengimbau masyarakat bila menemukan penerima PKH padahal ekonominya mampu supaya melaporkan ke Kelurahan atau Dinas Sosial, agar dilakukan cross check oleh Pemko Medan.

Dinas Sosial, kata Risnata, telah banyak mendegruasi (membatalkan) penerima PKH karena setelah dilakukan evaluasi lapangan, banyak penerima bantuan ternyata keluarga mampu.

"Jangankan di Pulo Brayan, di seluruh kelurahan di Kota Medan kami banyak mendegruasi penerima PKH," kata Risnata.

Dia juga melihat keluarga-keluarga penerima PKH ekonominya sudah membaik, tapi Kepling tidak melaporkannya ke Dinas Sosial.

"Yang lebih mengecewakan kami lagi, keluarga yang sudah kami degradasi dari penerima PKH, tapi tidak diinput oleh admin kelurahan. Ini harus menjadi perhatian kita," ungkapnya.

Antonius dengan tegas mengingatkan Lurah dan Kepling benar-benar serius melakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda harus dilibatkan pada Muskel agar penerima PKH benar-benar orang layak dan memang benar dari keluarga kurang mampu.

"Muskel jangan asal-asalan, libatkan para tokoh, memutuskannya. Agar jangan uang "misno" yang menerima bantuan pemerintah, padahal banyak keluarga miskin tapi hanya jadi penonton," tegas anggota Komisi 4 ini.

Selain itu, banyak warga juga mengeluhkan drainase yang tumpat, jalan rusak dan lampu jalan belum terpasang. Untuk keluhan tersebut, Antonius Tumanggor meminta kepada Kepala UPT Dinas PU Kota Medan Agustina Saragih yang hadir pada reses tersebut untuk menampung keluhan warga tersebut.

"Kita akan meninjau lokasi jalan dan drainase yang butuh perbaikan, segera kita lakukan. Tapi kalau jalan nasional atau propinsi tidak bisa kami lakukan, kami hanya bisa mengkordinasikan saja," tuturnya. (*)