Sanggam SH Bakkara: Kembalikan 15.000 Ha Hutan Mangrove Sumut yang Rusak Berat ke Posisi dan Fungsi Semula

Medan (harianSIB.com)

Tokoh masyarakat Sumut, Sanggam SH Bakkara menegaskan lahan hutan mangrove seluas 15.000 hektar (Ha) yang rusak berat di Sumut harus segera dikembalikan ke posisi dan fungsi semula.

"Tidak cukup hanya direhabilitasi sebagaimana dikatakan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, Yuliani Siregar kepada media massa," tegas Sanggam, yang juga mantan anggota DPRD Sumut kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), di Medan, Senin (2/12/2024).

Baca Juga:

• Ujian CASN Kejaksaan RI Wilayah Kejati Sumut Diikuti 1844 Orang di 3 Tempat
• Ekspor Sumut Oktober 2024 Naik 4,13%, Tiongkok Dominasi Tujuan

Menurut Ketua Gapensi Sumut tersebut, perlunya dilakukan pengembalian semua hutan mangrove yang rusak berat tersebut ke posisi semula, untuk mengurangi penderitaan rakyat yang terdampak, di samping menahan abrasi dan banjir rob serta untuk mengembalikan kelestarian lingkungan.

"Mendapat informasi rusak parahnya hutan mangrove seluas itu di Sumut, jelas kita sangat prihatin. Kok pemerintah bisa 'kecolongan' seperti itu. Maka sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah berupa bencana ke daerah ini, semua lahan hutan mangrove yang rusak parah tersebut harus segera dikembalikan ke posisi semula," kata Ketua Umum Parsadaan Siraja Oloan Sumut itu.

Baca Juga:

• DPRD SU: Kadis LHK Kurang Tanggap Terhadap Bencana Longsor di Sibolangit
• BPS Sumut Catat Inflasi November 2024 Sebesar 1,49%, Pematang Siantar Tertinggi

Sebelumnya, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Yuliani Siregar mengatakan, rehabilitasi lahan mangrove penting untuk dilakukan.

Yuliani mengatakan, 15 ribu hektare lahan mangrove di Sumut dalam kategori rusak berat. "Dan yang rusak berat itu lebih kurang sekitar 15 ribu hektare," kata Yuliani Siregar, di Swiss-Belinn Hotel, Medan, Sumatera Utara, Minggu (1/12/2024).

Yuliani mengatakan, kawasan mangrove di Sumut mencapai 100 ribu hektare. Namun existing lahan hanya 59 ribu hektar.

"Jadi, saya sampaikan di sini bahwa kawasan mangrove di Sumut itu lebih kurang ada 100 ribu hektar tapi existing-nya di lapangan lebih kurang sekitar 59 (ribu) hektare," ujarnya.

"Jadi kondisi yang rusak inilah yang akan dilakukan rehabilitasi. Pemerintah sejak tahun 2020 menunjuk BRGM untuk melakukan rehabilitasi mangrove di Sumut," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan kesadaran pentingnya keberadaan mangrove harus diketahui sejak dini. Dia berharap kurikulum mangrove dapat menjadi kurikulum pendidikan di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Yuliani mengatakan, launching kurikulum mangrove tingkat SMA di Sumut telah dilakukan dan persiapan proses realisasi modul muatan lokal di kurikulum mangrove itu masih berlangsung.

Sebagai informasi, Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) adalah program konservasi yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan dukungan World Bank.

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi ribuan hektare mangrove yang terdegradasi di 4 fokus lokasi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (*)