Kadis LHK Sumut: 15 Ribu Hektare Lahan Mangrove Rusak Berat

Medan (harianSIB.com)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Yuliani Siregar mengatakan rehabilitasi lahan mangrove penting untuk dilakukan. Yuliani mengatakan 15 ribu hektare lahan mangrove di Sumut dalam kategori rusak berat.

"Dan yang rusak berat itu lebih kurang sekitar 15 ribu hektare," kata Yuliani Siregar di Swiss-Belinn Hotel, Medan, Sumatera Utara, Minggu (1/12/2024).

Baca Juga:

• Dinas LHK Sumut: Penindakan Perkebunan Bodong Kewenangan Kementerian LHK
• 100 Ha Hutan Lindung Danau Toba Dibakar

Yuliani mengatakan kawasan mangrove di Sumut mencapai 100 ribu hektare. Namun existing lahan hanya 59 ribu hektare.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwasanya kawasan mangrove di Sumatera Utara itu lebih kurang ada 100 ribu hektare tapi existing-nya di lapangan lebih kurang sekitar 59 (ribu) hektare," ujarnya seperti dikutip dari detikcom.

Baca Juga:

• Mantan Kadis LHK Sumut Dituntut 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi IPAL
• Kadis LHK Sumut Minta Personel Polhut Sumut Ditambah

Dia mengatakan rehabilitasi dilakukan pada lahan mangrove yang rusak tersebut. Dia menuturkan salah satu program rehabilitasi itu yakni Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

"Jadi kondisi yang rusak inilah yang akan dilakukan rehabilitasi. Jadi pemerintah selama ini sejak tahun 2020 menunjuk BRGM untuk melakukan rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan kesadaran pentingnya keberadaan mangrove harus diketahui sejak dini. Dia berharap kurikulum mangrove dapat menjadi kurikulum pendidikan di tingkat nasional.

"Sejak usia sekolah harus paham penting artinya pohon ya, bukan hanya mangrove, pohon-pohon yang lain juga seperti itu karena dulu pernah ada program kecil menanam, dewasa memanen supaya digiatkan kembali program-program. Ya mudah-mudahan ini bisa di tingkat nasional," tambahnya.

Lebih lanjut, Yuliani mengatakan launching kurikulum mangrove tingkat SMA di Sumut telah dilakukan. Dia mengatakan persiapan proses realisasi modul muatan lokal di kurikulum mangrove itu masih berlangsung.

"Supaya semua itu masyarakat itu sejak dini itu sudah dididik untuk melakukan penanaman, tanam dan memelihara pohon, mengerti apa artinya pohon itu," ujarnya.

Sebagai informasi, Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) adalah program konservasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan World Bank. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi ribuan hektare mangrove yang terdegradasi di 4 fokus lokasi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Rehabilitasi dilakukan untuk memperkuat ketahanan pesisir, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain fokus pada pemulihan ekosistem mangrove, M4CR mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai program berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, seperti ekowisata, produksi kuliner lokal, serta pelatihan pengelolaan sumber daya alam.

Program ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam aksi iklim global. Tujuannya yakni untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam melalui pendekatan konservasi yang terpadu. (*)