Zeira Salim Ritonga: Ekonomi Rakyat Terancam "Runtuh" Jika Pemerintah Tetap Naikan Tarif PPN 12 Persen

Medan (harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE menegaskan, perekonomian rakyat terancam "runtuh" jika rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap diberlakukan pada 1 Januari 2025, terutama bagi kelompok menengah ke bawah, karena sangat memperberat beban hidup, sebab harga barang dan jasa yang dikenai PPN akan meningkat.

"Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dampak paling besar, karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Begitu juga, produk-produk lain seperti pakaian, elektronik dan jasa akan terasa lebih mahal, sehingga rakyat tidak sanggup lagi membelinya," tandas Zeira kepada wartawan, Senin (24/11/2024), di DPRD Sumut.

Zeira mengkuatirkan, rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen ini tidak hanya berpotensi membebani perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat memicu gerakan moral dari berbagai lapisan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap memperburuk kondisi kehidupannya, terutama jika masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Viktor Silaen: Pengalokasian Anggaran Pembangunan di Sumut Sebaiknya Proporsional Agar Tidak Timpang
• Ketua DPD Partai Golkar Madina: Musa Rajekshah Sangat Layak Pimpin Golkar Sumut Dua Periode

Menurut Bendahara DPW PKB Sumut itu, ada sejumlah faktor yang dapat memicu gerakan moral masyarakat, akibat ketimpangan ekonomi yang semakin dalam atas kenaikan harga barang dan jasa, sehingga dapat memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin.

Selain itu, tambahnya, terjadinya kesulitan hidup yang meningkat dengan biaya hidup yang semakin tinggi bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, akan merasa terhimpit. Jika tidak ada kompensasi yang dirasakan langsung, seperti bantuan sosial yang memadai dari pemerintah.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Bantu korban Kebakaran di Bahorok Langkat
• Benny Harianto Sihotang Setuju Gubernur Alokasikan 80 Persen DBH Rp2,2 Triliun Sukseskan Program UHC

"Masyarakat sekarang sudah merasa jenuh melihat adanya pengeluaran negara yang tidak efisien, korupsi semakin merajalela atau kebijakan lain yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Hal ini dapat memperkuat gerakan moral, sebab rakyat merasa bahwa mereka diminta berkorban, tetapi pemerintah tidak melakukan hal yang sama," tandasnya.

Menurut anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini, pihaknya merasa kuatir para buruh, mahasiswa dan aktivis, akan turun ke jalan menyuarakan keberatan mereka terhadap kenaikan PPN, karena nyata-nyata telah "meruntuhkan" ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

"Ada kemungkinan masyarakat memboikot ekonomi dengan menahan konsumsi atau memilih alternatif barang tanpa PPN, yang akhirnya bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus melakukan langkah antisipasi, dengan berdialog secara transparan, terkait alasan kenaikan PPN dan bagaimana dana tambahan akan digunakan untuk kepentingan rakyat, " tegas Zeira.

Berkaitan dengan itu, anggota Fraksi PKB ini mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakannya secara bertahap daripada menaikkan PPN menjadi 12 persen, karena kenaikan tersebut dampaknya sangat terasa bagi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

"Gerakan moral tidak bisa diabaikan, karena menunjukkan adanya keresahan di masyarakat. Respons cepat, terbuka dan pro-rakyat dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah ketidakpuasan berkembang menjadi ketidakstabilan sosial," tandas Zeira. (*)