DPRD SU Desak Dinas LHK Segera Turunkan Tim Investigasi ke Lokasi Bencana di Karo, Deliserdang dan Palas

Medan (harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, untuk segera menurunkan tim investigasi ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Padang Lawas, Deliserdang dan Kabupaten Karo, guna mengetahui penyebab pasti terjadinya bencana alam di tiga kabupaten tersebut.

Desakan itu dilontarkan anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota Komisi D Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Senin (24/11/2024), menanggapi terjadinya bencana alam banjir bandang di Desa Martelu Sibolangit, Deliserdang, tanah longsor di Padanglawas dan Desa Doulu Kecamatan Berastagi dan Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka Karo.

"Investigasi ini akan membantu menentukan apakah longsor disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi atau pergerakan tanah, atau ada kontribusi dari aktivitas manusia seperti penebangan hutan, alih fungsi lahan, atau pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang," kata Salmon.

Baca Juga:

• Jalan Pancasila Sudah Masuk Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto
• Kapolda Apresiasi Polda Sumut Raih Penghargaan Terbaik Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara 2024

Dengan adanya hasil yang ditemukan tim investigasi nantinya, ujar Salmon, Dinas LHK Sumut bisa mengidentifikasi kerentanan wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terhadap longsor sekaligus dapat dipetakan untuk mitigasi atau bisa mengambil langkah-langkah seperti penghijauan, penguatan tata kelola lingkungan, atau larangan aktivitas tertentu di daerah rawan longsor.

"Dari hasil tim investigasi itu juga bisa mengantisipasi bencana serupa dan bisa memberikan Informasi dan edukasi ke masyarakat atau semacam pengembangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana, agar tidak ada lagi korban seperti yang terjadi di tiga kabupaten tersebut," ujar Salmon.

Baca Juga:

• Panitia Natal Oikumene dan LPSG Deliserdang Berbagi Kasih ke 10 Panti Asuhan
• Formanas Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Bangun Jembatan Layang Hindari Tikungan Maut Tirtanadi

Bagi politisi PDI Perjuangan ini, penanganan cepat dan tepat sangat dibutuhkan, mengingat dampak bencana longsor sangat serius, terutama yang menelan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun ekosistem lingkungan. Di sini pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sementara itu, Viktor Silaen mengingatkan Dinas LHK Sumut, jika bencana longsor diakibatkan penggundulan hutan, harus segera dilakukan pengusutan secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas untuk menangani masalah tersebut.

"Dinas LHK Sumut dalam hal ini wajib melakukan investigasi mendalam untuk memeriksa lokasi, seluruh area hutan yang rusak dan mengecek apakah ada aktivitas ilegal seperti penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, atau alih fungsi lahan. Jika ditemukan pelanggaran, pelakunya harus ditindak tegas," katanya.

Viktor juga memberi warning bagi seluruh masyarakat dan aparat terkait, jangan ada lagi bencana di Sumut akibat penggundulan hutan, karena hal itu sudah menjadi peringatan nyata tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi harus ditangani secara tuntas, agar bencana serupa tidak lagi mengancam kehidupan masyarakat dan ekosistem secara luas.(*)