Administrasi Kependudukan Wajib Transformasi Secara Modern dan Global dalam Skala Nasional

Lubukpakam (harianSIB.com)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Deliserdang, H Misran Sihaloho, didampingi Kabid Dafduk, Yan Darmawan, dan Kasubbag Program, Al Mizan Marbun menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2024, di Kota Mataram, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (4/11/2024) hingga Rabu (6/11/2024.

Rakornas itu dibuka Menteri Dalam Negeri diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, didampingi Pejabat Gubernur NTB, Hasanudin.
Hadir pada acara itu perwakilan Dukcapil provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 1.066 peserta.

Rakornas dengan tema "akurasi data kependudukan untuk dukung suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan percepatan transformasi digital nasional" ini, digelar untuk penguatan Dukcapil untuk penerapan beta release Portal Administrasi Pemerintahan (PAP) dengan Nama Produk INA Gov Dalam Pelayanan Publik.

Baca Juga:

• "Bill Gates" Indonesia, Perjalanan Sukses Otto Toto Sugiri di Dunia Teknologi
• BKKBN Sumut Fokus Capai Target 5 Program Quick Win

Misran kepada jurnalis SIB News Network (SNN), Selasa (5/11/2024), menerangkan, pada kesempatan itu Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Dukcapil Handayani Ningrum menyampaikan Rakornas 2 Dukcapil tahun 2024 di Mataram, merupakan langkah strategis dalam menjabarkan 4 pilar Indonesia Emas 2045, termasuk turunan 8 agenda pembangunan dalam RPJMN 2024-2045.

Selain itu, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin keempat, yakni memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Baca Juga:

• Peningkatan Penduduk Dairi Capai Tiga Ribuan Per Semester, Dukcapil Dairi Masih Perlu Turun ke Desa
• Bupati Sidak Kantor Camat Pandan: Kantor Pemerintah Gini Amat, Kotor!

Memasuki awal RPJM 2024-2045 penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang sangat signifikan. Salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional menjadi database dalam memantapkan tata kelola pemerintahan desentralisasi dan proses demokratisasi, selain perolehan hasil dan prestasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sekarang ini, tabah Misran, administrasi kependudukan yang wajib bertransformasi secara modern dan global dalam skala nasional maupun internasional dihadapkan dengan tantangan seperti kompetensi sumber daya aparat nasional yang belum terstruktur dan memenuhi standar.

Selain itu, penguatan peran dan fungsi data kependudukan sebagai sumber data perencanaan pembangunan, sehingga ke depannya perlu komitmen bersama terkait masalah data kependudukan oleh internal Kemendagri, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan kalangan pengguna data kependudukan lainnya. Terutama, dalam memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan dan alokasi anggaran bagi pemerintah daerah.(*)