"Setelah turunnya SK DPP Partai Golkar terkait penetapan Ketua DPRD Sumut dari partai berlambang pohon beringin tersebut, kita sudah bisa menjadwalkan sidang paripurna pelantikan pimpinan dewan. Kita berharap minggu ini semuanya sudah selesai," ujar Zulkifli kepada wartawan, Selasa (5/11/2024), di DPRD Sumut.
Diakuinya, pihak Sekretariat Dewan saat ini tengah menunggu surat pengantar dari DPD Partai Golkar Sumut, terkait penetapan Erni Ariyanti Sitorus menjadi ketua dewan yang sudah resmi ditetapkan DPP Partai Golkar melalui suratnya bernomor: B391/DPP/Golkar/X/2024.
Baca Juga:
"Jika surat pengantar dari DPD Partai Golkar Sumut sudah ada sama kita, tahap selanjutnya akan disampaikan ke Depdagri melalui Gubernur Sumut untuk diproses, dan tahap selanjutnya dijadwalkan acara pelantikannya," ujar Zulkifli.
Dalam sidang paripurna pelantikan pimpinan dewan nantinya, tambah Zulkifli, sekaligus diumumkan nama-nama Alat Kelengkapan Dewan (AKD), baik komisi maupun Badan Musyawarah (Banmus) dan lainnya.
Baca Juga:
"Jika pelantikan pimpinan definitif sudah terlaksana dan AKD diumumkan, Banmus DPRD sudah bisa menyusun agenda kegiatan dewan untuk bulan November, yang salah satunya terkait percepatan pelaksanaan reses dewan," tambah Zulkifli.
Seperti diketahui, komposisi pimpinan DPRD Sumut periode 2024-2029 yang akan dilantik terdiri dari, Ketua Erni Ariyanti Sitorus (Fraksi Golkar), Wakil Ketua Dewan Ir Sutarto MSi (Fraksi PDI Perjuangan), Ihwan Ritonga (Fraksi Gerindra), Ricky Anthony (Fraksi Nasdem) dan Salman Alfarisi (Fraksi PKS).(*)
Taput(harianSIB.com)Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menegaskan komitmennya untuk terus memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat
Medan(harianSIB.com)Wagub Sumut Surya menerima kunjungan kerja reses anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
Medan(harianSIB.com) Banjir bandang menerjang Kecamatan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (16/4/2025). Bencana alam ter
Jakarta(harianSIB.com)Dalam upaya memperkuat peran advokat sebagai penjaga hak asasi manusia (HAM), Budidjaja Institute bersama LSM Law Offi